Sardonoharjo Jadi Desa Anti Politik Uang

Harianjogja.com, SLEMAN– Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman dikukuhkan sebagai Desa Anti Politik Uang pada Sabtu (16/2/2019). Sardonoharjo menjadi desa kedua setelah Candibinangun, Pakem yang dikukuhkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman.

Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa menjelaskan, Sardonoharjo dipilih karena ada inisiatif dan kesadaran warga yang disampaikan oleh perangkat desa ke Bawaslu. Warga mengharapkan agar Bawaslu menyelenggarakan kegiatan dan sosialisasi di desa tersebut. Bawaslu menilai warga Desa Sardonoharjo bisa diajak kerjasama dalam upaya meminimalisasi politik uang.

"Ke depan kegiatan serupa harapannya akan dilaksanakan di banyak desa yang lainnya, sehingga terpupuk kesadaran bersama untuk menolak politik uang," ujar Karim. 

Peluncuran Desa Anti Politik Uang merupakan kegiatan strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai rentan dalam persoalan politik uang. Antusiasme masyarakat cukup tinggi meski acara sempat diguyur hujan tak memadamkan semangat warga untuk mengikuti deklarasi tersebut.

Politik uang, lanjut Karim, akan menjadi virus demokrasi, bahkan kejahatan luar biasa yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Karena masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain.

Pihaknya mengajak masyarakat memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan bentuk lainnya.

Karim menambahkan, peristiwa politik uang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Warga desa merupakan kelompok paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Oleh karena itu deklarasi Desa Anti Politik Uang di Sardonoharjo ini menjadi ikhtiar yang harus didorong sehingga kesadaran masyarakat terpatri menolak dan melawan politik uang.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Sleman Vici Herawati menambahkan, deklarasi ini berawal dari pertemuan RT, RW, ibu-ibu PKK, pesantren, karangtaruna, komunitas peduli Sardonoharjo yang menginginkan agar calon wakil rakyat memahami karakter warga yang menolak politik uang. Maka diimbau jangan membawa virus yang tidak baik untuk warga dengan pemberian materi.

"Kami sudah berjalan untuk mensosialisasikan pemilu dan dampak politik uang di semua lapisan masyarakat dan mendapat dukungan yang baik dari Kepala Desa Sardonoharjo. Semakin banyak warga mendapat pencerahan mengenai pentingnya memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasar hati nurani dan akal sehat, semakin meningkatkan kualitas pemilu,” imbuh Vici.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Bagus Sarwono, mengatakan anti politik uang tidak hanya berhenti di deklarasi saja. "Desa Sardonoharjo punya relawan yang ketika ada politik uang mereka akan melaporkannya ke Bawaslu," kata Bagus.

Bagus mengatakan politik uang sudah menyasar di tingkat bawah seperti di desa, kelurahan atau di tingkat dusun dusun. Pihaknya ingin strategi penanganan harus dari bawah, sejumlah kantong kantong yang biasanya menjadi lumbung aksi politik uang harus dikuatkan agar mereka melakukan perlawanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News