Kanwil Dirjen Perbendaharaan DIY Bertekad Bersih Korupsi

Harianjogja.com, SLEMAN—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY bertekad menjadi lembaga pelayanan yang terbaik di kancah dunia.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan tekad tersebut bukan hanya menjadi sebuah jargon. Visi dan tahapan menuju ke sana, kata dia, sudah dilalui.

Buktinya, diakui Pudyo, diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di seluruh kantor pelayanan se-DIY dan sertifikasi ISO 9001:2015 yang secara bertahap akan disesuaikan untuk diraih seluruh kantor pelayanan. Dengan adanya sertifikasi tersebut, maka pelayanan Kanwil DJPb DIY sudah diakui telah sesuai dengan standar best practices di dunia internasional.

"Dari segi proses bisnis, kami juga sudah mengadopsi single system, ini bentuk reinvented kami untuk menuju yang unggul di tingkat dunia. Bentuk penerapan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yang berlaku secara internasional," ujarnya, dalam sambutan di tengah acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kanwil DJPb DIY, di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Jumat (22/2).

Dia menjelaskan zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Sebenarnya, pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil DJPb DIY sudah dimulai sejak 2007,” kata Pudyo.

Penandatanganan piagam yang dilakukan, Jumat, menurut dia adalah sebuah pengakuan formal, terlebih pembangunan WBK memang memerlukan sejumlah persiapan. Selain itu, zona integritas adalah salah satu syarat untuk membangun WBK.

Mengacu Peraturan Kemenpan RB No.52/2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah, diketahui ada enam area pembangunan ZI, beberapa di antaranya manajemen perubahan, pola pikir dan culture set. Sedikitnya hal itu sudah dibangun oleh Kanwil DJPb DIY melalui lima komponen kerja dan layanan di kantor, antara lain integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan.

Dia menambahkan proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing satuan kerja instansi pemerintahan, masih terpetakan sebagai area rawan gratifikasi. Selain pengadaan barang dan jasa, area lainnya adalah pengawalan dan pelaksanaan proyek. "Sebetulnya area rawan itu domainnya ada pada kuasa pengguna anggaran. Tetapi relasi dengan kami terkait dengan perubahan dokumen perencanaan anggaran, proses pencairan dana di KPPN, kami garansi tidak ada gratifikasi dan pungutan liar," kata Pudyo.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, Budhi Masturi menyatakan selain tindak korupsi, perilaku koruptif juga berbahaya dan bisa terjadi dari tindakan yang sangat sederhana. Pelayanan publik bisa menjadi pintu masuk awal potensi terjadinya KKN dan perilaku koruptif. ZI harus dipahami bukan hanya lokalisasi wilayah, melainkan harus menjadi wadah mencetak petugas dan masyarakat yang bermental integritas.

"Ada kalanya petugas sudah memegang komitmen dan integritas, tapi masyarakat ada yang terus menggoda, tidak memiliki komitmen yang sama. Zona integritas ini butuh komitmen bersama, bukan hanya aparatur melainkan juga masyarakat," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News