Rencana Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Ditolak Pengusaha

Harianjogja.com, JOGJA- Para pengusaha toko Malioboro yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), menolak rencana penerapan kawasan tersebut bebas dari kendaraan bermotor. 

Ketua PPMAY Sadana Mulyono mengatakan rencana Malioboro bebas kendaraan bermotor mereka tolak karena selama ini PPMAY tidak pernah dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Padahal mereka (PPMAY) juga merasakan dampak dari kebijakan yang dilakukan. "Kami tidak setuju dengan pembebasan kendaraan bermotor di Malioboro. Selain kami tidak pernah diajak rembuk, kami resah dengan kebijakan tersebut," katanya saat gelar jumpa pers di Hotel Pesonna Malioboro, Sabtu (1/6/2019).

Menurutnya, banyak pertanyaan yang muncul ketika uji coba Malioboro bebas kendaraan bermotor digelar. Mulai akses masuk para pemilik toko, pelanggan dan pengunjung Malioboro, kendaraan mereka akan diparkir di mana? "Kalau parkir di Abubakar Ali, kemudian mau belanja di lokasi (Malioboro) yang tengah. Mau nggak berjalan kaki? Intinya rencana tersebut membuat meresahkan kami. Penghasilan akan turun sekitar 50%," katanya.

Dijelaskan Sadana, para pemilik toko susah bertahun-tahun tinggal di kawasan Malioboro. Mereka menempati ruangan di atas toko. Jika Pemerintah menerapkan Malioboro bebas kendaraan bermotor, otomatis akses mereka keluar dan masuk menjadi sangat terbatas. "Kalau yang muda-muda masih kuat berjalan, kalau yang sepuh bagaimana? Saya juga bingung. Andong dan becak justru dibolehkan wira wiri. Ini mundur namanya era kemunduran," kata dia.

Hal senada disampaikan Sodikin, salah seorang pemilik toko di Malioboro. Menurutnya, isu Malioboro menjadi kawasan yang bebas dari kendaraan bermotor sudah lama. Namun hingga kini PPMAY tidak pernah dilibatkan untuk ikut membahas kebijakan itu. Isu tersebut muncul paling sejak November 2018 sehingga menimbulkan keresahan pemilik toko. Sayangnya, sampai saat ini pun rencana tersebut tidak jelas dan kembali dimunculkan. "Saya berharap pemerintah tidak memproduksi hoax, jika membuat sebuah kebijakan. Kalau belum siap jangan diisukan. Buatlah jadwal yang pasti, tahun berapa?," Katanya.

Bahkan mereka menilai, kebijakan itu hanya menambah persoalan di Malioboro yang sebenarnya memiliki banyak persoalan. "Masalah kami sudah banyak. Ditambah ini (Malioboro bebas kendaraan bermotor). Kami (pemilik toko) saja sudah susah mau parkir. Undang kami untuk berdiskusi agar kami juga bisa memberikan masukan yang konstruktif," katanya.

Jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan tersebut, PPMAY tetap akan menolak sebelum ada kejelasan dan kesiapan infrastruktur yang memadai.  Selain itu, jika dilibatkan dalam kebijakan tersebut PPMAY juga bisa menyiasati dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. "Mau parkir dimana? Jangan buat kebijakan kalau infrastruktur tidak siap," katanya.

PPMAY berharap, sebelum kebijakan itu dijalankan, infrastruktur parkir dan lainnya disediakan oleh pemerintah. Tujuannya, agar yang mau ke Malioboro tidak kebingungan. Termasuk para pemilik toko. "Kalau ada yang akan kirim barang ke toko, harus bagaimana? Ini butuh solusi. Kami bisa lakukan antisipasi dampaknya kalau diajak rembuk. Selama ini kami tidak bersuara (terkait kebijakan di Malioboro), ujug-ujug diundang disaat sosialisasi. Suara kami harusnya didengar agar ada keadilan seadil-adilnya," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.