Putusan MK Diikuti, MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan di APBN 2028
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Rektor UGM Panut Mulyono/Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA- Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono menyebut banyal koleganya di kampus UGM yang bisa diangkat jadi menteri Jokowi.
Ia mengatakan di kampusnya banyak profesor atau para pakar di berbagai bidang dengan kompetensi yang layak apabila ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.
"Banyak, artinya profesor-profesor atau doktor UGM di bidang energi, di bidang tata ruang. Stoknya banyak tapi kami tidak pernah menyodorkan (menjadi menteri)," kata Panut seusai acara pelepasan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) UGM periode 2019 di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM, Jumat (28/6/2019).
Panut mengatakan pengangkatan seorang menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Namun, jika diminta ia siap menyediakan orang-orang yang layak untuk memperkuat kabinet pemerintahan yang baru.
"Ketika nanti ada dosen yang ditunjuk oleh Presiden menjadi menteri, kami akan dengan senang hati mendukung dosen itu," kata dia.
Panut menegaskan hingga saat ini belum ada permintaan dari Jokowi untuk menyiapkan calon menteri. Meski demikian, kata Panut, UGM akan mendukung siapapun dari kampusnya seandainya ditunjuk untuk berkontribusi kepada negara melalui jabatan menteri.
"Tapi, kami tidak menyiapkan secara khusus apalagi menyodorkan, sama sekali tidak," kata Panut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Bulog memastikan stok beras premium di ritel modern tetap aman meski 40 merek beras fortifikasi terancam ditarik dari peredaran.
KPK menyita Rp9,5 miliar yang dikembalikan saksi dalam kasus dugaan korupsi KPP Madya Banjarmasin dan mendalami aliran dana tersebut.
Pemerintah menyalurkan bantuan Rp20,5 triliun kepada 497 pemda untuk menutup kekurangan anggaran gaji ASN dan PPPK, bukan melunasi DBH.
Selama pameran berlangsung, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan kesehatan, edukasi, hingga beragam aktivitas interaktif yang telah disiapkan
Pemerintahan Donald Trump menyiapkan program deposit visa hingga Rp4,46 miliar bagi calon imigran tertentu sebagai bagian dari uji coba kebijakan imigrasi.