Disdikpora Gunungkidul Klaim Kualitas Pendidikan Mulai Merata

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid, meminta kepada wali murid untuk tidak khawatir terkait dengan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Pasalnya, kebijakan ini sebagai upaya pemeretaan kualitas pendidikan.

“Tidak usah khawatir karena ini masih proses transisi. Saya yakin dalam empat hingga lima tahun ke depan sudah terlihat kualitas dari pemerataan tersebut,” kata Bahron kepada wartawan, Senin (1/7/2019).

Menurut dia, untuk saat ini dampak dari sistem zonasi belum terlihat karena pelaksanaan baru berjalan dua tahun. Namun tanda-tanda pemerataan pendidikan di Gunungkidul sudah mulai terlihat. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan Olimpiade Olaharga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kabupaten.

Selama ini, kata Bahron, setiap penyelenggaraan didominasi oleh sekolah-sekolah dengan label favorit. Namun untuk saat ini mulai ada pemerataan karena sekolah-sekolah di pinggiran mampu ujuk gigi dan tampil sebagai juara. “Jadi jangan khawatir karena dengan zonasi maka pemerataan bisa diwujudkan,” katanya.

Mantan Sekretaris Disdikpora ini mengatakan untuk masalah pemerataan, sarana dan prasarana pendukung di sekolah negeri ada kesamaan. Dari sisi pengajar, sudah ada standardisasi bahwa guru minimal berpendidikan S1. “Hal lain juga sama seperti komputer, ruang kelas hingga laboratorium, Jadi tidak perlu ada yang dirisaukan,” katanya.

Bahron menambahkan selain semangat untuk pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah, sistem zonasi juga memudahkan orang tua dalam mengawasi anak. Pasalnya, dengan letak sekolah dekat dengan rumah, maka pengawasan lebih mudah. “Kalau anak sudah pintar, asal terus giat dan tekun maka di mana pun tempat sekolah pasti akan tetap menjadi siswa yang pintar,” katanya.

Kepala SMP Negeri 2 Wonosari, Mulyadi, mengatakan jajarannya mendukung penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. “Ini bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan sehingga siswa-siswa dengan predikat pintar tidak menumpuk di satu sekolah,” katanya.

Menurut dia, dengan zonasi maka sekolah mendapatkan kesempatan yang sama karena calon siswa memiliki kualitas yang tidak berbeda jauh. “Ini yang menjadi tantangan bagaimana agar sekolah tetap bisa berpretasi,” katanya.