Kulonprogo Bersiap Hadapi Banjir, Sungai dan Drainase Disorot
DPRD Kulonprogo mendorong normalisasi sungai, pembersihan drainase, dan kolaborasi lintas instansi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Ilustrasi uang. /Bisnis-Rachman
Harianjogja.com, KULONPROGO – Sejumlah pekerja di Kabupaten Kulonprogo sudah mendapat kucuran dana bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun, untuk jumlah pastinya pekerja belum diketahui angka pastinya. Lantaran pendataan dilakukan dari pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kulonprogo, Bambang Sutrisno menjelaskan, penyaluran BSU kepada pekerja di Kulonprogo melalui bank himbara sudah dilakukan. Di antaranya melaui Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BNI. "Sudah ada penyaluran BSU dari bank-bank Himbara tersebut namun khusus Kulonprogo tidak terdeteksi jumlah data pekerja yang menerimnya," katanya, Minggu (29/6/2025).
Adapun penyaluran BSU dari PT Pos belum dilakukan. Sebelumnya, validasi data sudah dilakukan dari Disnaker Kulonprogo sampai 25 Juni lalu. Pendataan utamanya berkaitan dengan rekening bank himbara penerima BSU. Pasalnya, dari pendataan lalu, masih ditemukan pekerja yang rekening bank himbaranya sudah tidak aktif.
“Nomor rekening banknya banyak yang tidak aktif. Jumlah penerima BSU belum terdata masih on proses,” kata Bambang.
Pria yang pernah menjabat Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kulonprogo ini menjelaskan, tahap I pencairan BSU sudah dilakukan. Pencairannya dimulai Juni dengan calon penerima sebanyak 3.699.896 pekerja di seluruh Indonesia.
Dari jumlah calon penerima tersebut, sementara ini sudah ada 2,4 juta pekerja yang mendapatkan BSU dan sisanya masih dalam proses pencairan. Bambang mengaku, data tersebut diterimanya dari Kemenaker.
Penerima BSU di tahap II mencapai 4.535.422 pekerja yang juga dari mayoritas daerah masih verifikasi dan validasi. “Datanya divalidasi di pusat,” katanya.
Dia mengatakan, untuk jumlah pekerja di Kulonprogo yang menerima BSU tidak bisa diprediksi dan diperkirakan. Pasalnya proses verifikasi dilakukan di pusat antara Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Kemenaker untuk pemadanan data.
Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan sendiri pun hanya menerima hasil verifikasi dari tiga kementerian tersebut. “Di Kulonprogo ada 168 perusahaan dengan jumlah pekerja sekitar 10.600. Kami tidak mengetahui hasil verifikasi dari kementerian, harapannya semuanya dapat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kulonprogo mendorong normalisasi sungai, pembersihan drainase, dan kolaborasi lintas instansi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Esti Wijayati dan Nuryadi menekankan penguatan ideologi Pancasila serta komitmen kader PDIP DIY untuk memahami persoalan rakyat.
Bus PO Tunggal Dara terbakar di Tol Semarang-Solo KM 439+800. Sebanyak 15 penumpang dan tiga kru berhasil menyelamatkan diri.
Kepastian hukum perkara korupsi Mandala Krida membuka jalan bagi Pemda DIY melanjutkan rehabilitasi. DED stadion disiapkan pada 2027.
Hujan sejak Jumat malam memicu banjir dan longsor di Maos, Kroya, dan Jeruklegi, Cilacap. Genangan di rumah warga mencapai 50 cm.
Kemenpar mengajak agen perjalanan mengembangkan wisata tematik Jogja dan Borobudur berbasis gastronomi, budaya, sejarah, serta kebugaran.