Gunungkidul Tunggu Instruksi Pusat Terkait Kartu Pra Kerja
Ilustrasi sejumlah warga mendatangi Pusat Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan informasi kerja di kompleks Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kulonprogo, Wates, Rabu (9/1/2019). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara Harianjogja.com, WONOSARI -- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunggu instruksi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI terkait dengan pemberian kartu pra kerja bagi pengangguran. Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah menyiapkan dua juta kartu pra kerja sebagai tindak lanjut dari kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres lalu.
Namun, tidak semua pengangguran akan mendapatkan kartu pra kerja. Manfaat kartu pra kerja adalah membantu pengangguran mendapatkan keterampilan kerja.
Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul, Munawar Aksin, mengatakan wacana kartu pra kerja masih menunggu koordinasi dengan Kemenaker RI. Apabila pihaknya sudah mendapat petunjuk teknis (juknis) akan segera disosialisasikan. "Langsung kami sampaikan kalau juknisnya ada," ujar Munawar, Kamis (25/7/2019).
Lebih lanjut ia menyatakan, karena jumlah kartu pra kerja terbatas maka akan diseleksi secara ketat. Supaya program kartu pra kerja tepat sasaran bagi yang berhak menerima. "Kan ada kriteria-kriterianya," ungkapnya.
Menurutnya, konsep kartu pra kerja ada tiga jenis. Pertama ialah siswa yang baru lulus sekolah atau kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan, kedua pekerja yang sudah bekerja tetapi ingin meningkatkan kemampuan lainnya, dan terakhir, karyawan yang mendapat PHK kemudian ingin mendapatkan pekerjaan baru. Untuk kuota di Kabupaten Gunungkidul hingga saat ini belum diketahui.
"Untuk kuota daerah seperti apa, petunjuk teknisnya yang lebih detail menunggu pembentukan kabinet baru," katanya.
Sekretaris Komisi D, DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, menuturkan pihaknya menyambut baik wacana kartu pra kerja. Ia berharap program ini menyasar bagi lulusan SMA serta SMK maupun perguruan tinggi yang masih menganggur.
"Karena ini program baru, kuota terbatas mungkin ya agak ribet. Kami tunggu dulu juknisnya, harapannya bantuan itu benar-benar bisa untuk biaya kursus sehingga menambah kompetensi pencari kerja kita," ujarnya.
