Kurangi Ketergantungan pada Beras, Pemkab Gunungkidul Gencarkan Konsumsi Umbi-Umbian

Ilustrasi beras Bulog. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
12 Agustus 2019 08:27 WIB Newswire Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan memanfaatkan umbi-umbian sebagai bahan konsumsi masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. 

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Bambang Wisnu Broto di Gunung Kidul, Senin, mengatakan masyarakat pada saat ini masih sangat bergantung dengan beras.

"Beras masih menjadi sumber karbohidrat utama. Sebagai contoh, masyarakat belum dianggap sarapan kalau belum memakan nasi,” katanya.

Menurut dia, ketergantungan terhadap beras harus dikurangi sebagai antisipasi makin menyempitnya area lahan pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan terus mengembangkan potensi pangan lokal yang dimiliki seperti ubi, ketela, garut, uwi hingga gembili.

Saat ini, tingkat ketergantungan beras di Gunung Kidul masih tinggi karena dari sisi perhitungan mencapai 83 kilogram per kapita dalam setahun.

"Kami terus kampanyekan gerakan untuk mengurangi makan nasi dengan mengganti sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian dan jagung. Selain itu, untuk kesehatan juga digerakkan makan sayur,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Fajar Ridwan mengatakan potensi makanan lokal yang berasal dari umbi-umbian bisa menjadi bahan pangan yang cocok sebagai pengganti beras.

"Kandungan gizi, pangan lokal tidak kalah serta diklaim lebih sehat karena kaya serat dan rendah gula. Jenis umbi-umbian yang dimiliki banyak seperti uwi, gembili, garut hingga ganyong," katanya.

Ia mengatakan belakangan ada tren area lahan yang semakin menyempit, maka program diversifikasi pangan harus digalakan sehingga bisa menjadi solusi saat adanya ancaman krisis pangan.

Untuk pengembangan tanaman pangan lokal, dinas pertanian pangan sudah menggalakan program penyemaian bibit di 18 balai penyuluhan pertanian (BPP) di setiap kecamatan.

"Pada 2040 diprediksi nilai pangan akan mahal dan terjadi krisis. Untuk itu, mulai sekarang harus digalakan program diversifkasi pangan dengan pengembangan tanaman pangan lokal, sehingga ketergantungan terhadap beras bisa terus ditekan,” demikian Fajar Ridwan.

Sumber : antara