Pemkab Gunungkidul Pastikan Bantuan Air Terus Disalurkan
Salah seorang warga Dusun Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari memilkul jeriken berisi air yang diambil dari bak penampungan di dusun setempat, belum lama ini. - Harian jogja/David Kurniawan Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, memastikan status darurat kekeringan belum ditetapkan dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan berdasarkan hasir rapat koordinasi terkait dengan bencana kekeringan, Rabu (18/9/2019). “Masih aman sehingga belum ada peningkatan status,” kata Edy kepada wartawan, Rabu.
Dia menjelaskan di dalam rapat koordinasi selain dihadiri pemerintah kecamatan juga mengundang Paguyuban Pengelola Air Minum Masyarakat Yogyakarta (Pamaskarta) dan PDAM Tirta Handayani. Hasil koordinasi ini diketahui dana anggaran dropping di 10 kecamatan terdampak bencana kekeringan masih mencukupi hingga akhir September 2019. Khusus untuk Kecamatan Ponjong, Tepus dan Rongkop, anggaran yang dimiliki masih bisa bertahan hingga pertengahan Oktober. “Untuk tujuh kecamatan lain seperti Girisubo, Paliyan, Panggang, Purwosari, Tajungsari, Patuk, Gedangsari bisa bertahan hingga akhir September,” katanya.
Edy juga menyatakan anggaran di BPBD juga masih mencukupi. Pemkab juga tak khawatir karena berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak swasta dipastikan masih ada bantuan yang masuk ke Gunungkidul. Diperkirakan bantuan ini dapat bertahan hingga 24 hari sehingga dropping air bisa terlaksana hingga akhir Oktober. “Skemanya dana kami cukup sampai September, kemudian ditambah bantuan dari swasta maka perkiraan bantuan sampai Oktober masih aman,” kata Edy.
Dikatakannya, dengan pelaksanaan penyaluran yang sampai akhir Oktober maka peningkatan status kekeringan belum menjadi skala prioritas. “Mudah-mudahan akhir Oktober sudah mulai hujan sehingga tidak ada status darurat,” katanya.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono, mengatakan meski anggaran di BPBD sudah menipis dan tidak ada tambahan anggaran di APBD Perubahan 2019, hal tersebut bukan menjadi masalah. Pasalnya, ada banyak skema untuk menambah anggaran dropping tanpa harus mengakses belanja tak terduga melalui penetapan status darurat kekeringan.
Drajad menuturkan untuk tambahan anggaran bisa memanfaatkan hasil efisiensi dari kegiatan milik Pemkab. “Yang terpenting ada pertanggungjawaban. Untuk penggunaan dana efisiensi, paling utama yang melekat di BPBD, tapi kalau sudah habis bisa diambilkan dari instansi lain,” katanya.
Sekretaris Camat Girisubo, Arif Yahya, mengatakan jajarannya mengalokasikan bantuan dropping air di tahun ini sebanyak 600 tangki. Total hingga sekarang bantuan yang disalurkan mencapai 375 tangki sehingga dana untuk bantuan air bersih masih mencukupi. “Bantuan terus jalan. Selain dari kecamatan, bantuan ada yang diberikan melalui BPBD Gunungkidul,” katanya.
