Advertisement
Penegakan Hukum Pelanggar Reklame di Sleman Kian Digencarkan
Advertisement
Harianjogja.com ,SLEMAN--Sejak bulan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman mulai mengintensifkan penegakan hukum kepada para pelanggar aturan pemasangan reklame.
Setiap pekan setidaknya ada tiga orang yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman gara-gara melanggar aturan pemasangan reklame.
Advertisement
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sleman, Dedi Widianto mengatakan sejak Agustus pihaknya intensif memasukan berkas untuk melengkapi proses persidangan di PN Sleman.
Mereka diikutkan dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring).
Penegakan yustisi ditempuh setelah berbagai upaya persuasif sudah dilakukan. "Ketika para pelanggar tidak merespon baik, ya sudah kami masukan ke tindakan yustisi," kata Dedi, Jumat (27/9/2019).
Sejak bulan lalu, instansinya telah menerapkan sistem sanksi ganda (dual sanction system).Tidak hanya diberikan sanksi pembongkaran konstruksi reklame, tetapi juga diberikan sanksi pidana. "Ini agar memberikan efek jera pada para pelanggar," ucap Dedi.
Tidak hanya untuk reklame yang berkonstruksi, penertiban juga dilakukan pada reklame yang tidak berkonstruksi seperti umbul-umbul, spanduk, dan rontek. Hukuman disesuaikan dengan acuan aturan yang ada.
Contohnya pada Jumat (20/9), lalu hakim memvonis bersalah satu orang terdakwa dan menjatuhkan denda berupa uang sebesar Rp10 juta, subsider satu bulan kurungan.
Dedi menjelaskan upaya penegakan yustisi dilakukan dengan mengacu pada Perda No.5/2011 tentang Bangunan Gedung. Pelanggar diancam dengan hukuman kurungan dan denda. Kurungan paling lama 3 bulan, sedangkan denda paling banyak Rp50 juta.
"Harapannya, bagi para pelaku usaha reklame, bisa menaati kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame untuk lebih tertib, sesuai estetika, dan memberikan kontribusi positif terhadap Sleman," ujar Dedi.
Petugas Humas PN Sleman, Rosihan Juhriah mengatakan pihaknya mengacu pada Perda yang ada dalam memberikan putusan. "Hakim independen, jadi mekanisme mengacu Perdanya seperti apa. Biasanya dari Satpol PP tiap Jumat melimpahkan kasus ke sini [PN Sleman]," katanya.
Persidangan tipiring untuk kasus pelanggar reklame biasa digelar tiap Jumat. Pada Jumat pekan ini, menurut Rosihan rencananya ada tiga orang yang disidangkan, namun diundur karena berkas yang kurang dan dikembalikan lagi ke Satpol PP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Cara Membeli Tiket KA Bandara Jogja via Online
- Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Jumat 26 April 2024
- Rute, Tarif dan Jalur Bus Trans Jogja, Yuk Cek di Sini
- Jadwal Pemadaman Jaringan Listrik di Kota Jogja Hari Ini, Cek Lokasi Terdampak di Sini
Advertisement
Advertisement