Kebudayaan Punya Andil dalam Penetapan Strategi Pembangunan

Harianjogja.com, SLEMAN—Budaya yang ada di Indonesia tidak hanya berkutat soal adat istiadat yang saat ini masih ada. Sebab kebudayaan juga dapat berperan sebagai fondasi untuk merencanakan strategi pembangunan.

Antropolog dan Budayawan, Dr. Jean Couteau mengatakan untuk mendiskusikan masalah budaya di Indonesia harus keluar dari paradigma umum yang berlaku di negeri ini. Paradigma tersebut memandang budaya bangsa sebagai objek otonom atau sebagai semacam jati diri atau karakter bangsa yang dianggap hadir secara imanen nan nir-historis pada bangsa yang bersangkutan, apapun gejolak politik yang menimpanya. "Apapun perubahan struktural yang terjadi pada sistem sosio-ekonomi dan pada bangunan sosio kulturalnya," ucap Jean dalam seminar bertajuk Peran Kebudayaan dalam Strategi Pembangunan Bangsa dalam rangka Dies Natalis ke-64 Universitas Sanata Dharma (USD) di ruang Drost, Kampus III USD, Paingan, Sleman pada Kamis (12/12) pagi.

Menurutnya, kehadiran konsep jiwa bangsa atau jiwa budaya sejak awal membayangi konseptualisasi tentang keindonesiaan. Misalnya prinsip-prinsip Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang menempatkan pluralisme deskriptif yang seolah-olah final yang abadi. "Kedua hal itu dirumuskan berdasarkan persepsi situasi masa lalu yang memang plural," katanya.

Ketua Prodi S2 Ilmu Religi dan Budaya, Yustinus Tri Subagya menjelaskan seminar ini tujuan salah satunya berkontribusi apa yang bisa dilakukan USD dalam proses pergeseran budaya. Selain itu juga mendampingi mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam seminar ini, ia memaparkan masyarakat yang terbelah karena beberapa hal. Seperti persekusi dan intimidasi dari kelompok-kelompok dominan yang memaksakan kehendaknya masih sering terjadi serta masyarakat masih rentan mengalami perpecahan identitas etnis dan agama.

"Terlebih pada tahun ini yang merupakan tahun politik," ujarnya.

Ia menyebut politisasi identitas nampak dalam beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan berusaha digunakan kembali pada pemilihan umum (pemilu) pada April 2019 lalu.