Pilkada di DIY Terancam Sepi Pemilih

Simulasi coblosan saat peluncuran pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Jakarta, Senin (23/9/2019). - Antara/Reno Esnir
18 Desember 2019 07:47 WIB Tim Harian Jogja Jogja Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Partispasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di DIY diprediksi lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2019 pada April lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mencemaskan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 tidak mencapai target.  Pasalnya dalam sejarah pilkada Bantul partisipasi pemilih terus menurun. Padahal KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 87,9%, bahkan target tersebut lebih tinggi dari target nasional sebesar 77,5% dan target KPU DIY 82%.

Komisioner KPU Bantul Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Musnif Istiqomah mengatakan tren partisipasi pemilih dalam pilkada menunjukan adanya penurunan. Berbeda dengan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang selalu meningkat dan melebihi rata-rata nasional.

Setidaknya dalam dua periode terakhir, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2015 lalu hanya 75,27%  dari total pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 695.855 pemilih. Partisipasi pemilih dalam Pilakda 2010 bahkan hanya 73,69% dari total 691.982 pemilih.

Jumlah partisipasi pemilih dalam pilakda tersebut jauh jika dibandingkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 sebanyak 81,2% dan 2019 sebanyak 91% dan Pilpres 87,9% dari total 707.009 pemilih. “Tren penurunan jumlah partisipasi pemilih dari pilkada ke pilkada ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk meningkatkannya di Pilkada 2020,” kata Musnif, Jumat (13/12/2019).

Musnif mengaku tidak mengetahui penyebab pasti tren penurunan jumlah pemilih di pilkada. Namun ia menduga karena gereget pilkada masih kurang menarik dibandingkan pemilu. Selain itu, karena faktor perpindahan penduduk, dan banyak warga Bantul yang bekerja di luar daerah atau merantau.

“Kalau pemilu partisipasi banyak karena ada daftar pemilih tambahan. Beda dengan pilkada tidak ada pemilih tambahan dan pemilih khusus,” ujar dia.

Namun demikian KPU akan terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dengan melalukan berbagai cara, di antaranya memastikan semua warga Bantul yang memiliki hak suara terdata dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu sosialisasi juga terus dilakukan ke berbagai kalangan, termasuk ke pemilih pemula dengan melakukan pendidikan politik, terutama pelajar SMA, organisasi masyarkat, organisasi kepemudaan, karang taruna, hingga PKK. Sejak beberapa tahun terakhir KPU Bantul bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melakukan pemilihan ketua OSIS (Pemilos) serentak. Bahkan pemilos dibuat seperti pemilu pada umumnya.

KPU Bantul juga mewacanakan untuk memulangkan warga Bantul yang merantau pada hari pemungutan suara. Musnif mengaku tidak mudah untuk merealisasikan wacana tersebut karena membutuhkan pendataan dan akomodasi yang tidak sedikit jika harus menyediakan fasilitas bus pulang gratis. Namun wacana itu akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bantul. “Sekali lagi ini cuma wacana ya,” ucap Musnif. 

Kondisi yang sama juga terjadi di Gunungkidul, di mana tinkat partisipasi di pilkada masih kalah jika dibandingkan dengan pemilu. Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan jawatannya masih melakukan kajian terkait dengan target pemilih di 2020. Meski demikian, untuk penetapan akan mengacu pada partisipasi dalam Pilkada 2015 lalu. Dia menjelaskan, partisipasi Pilkada 2015 lalu sebesar 70,79%. Total ada 609.067 daftar pemilih tetap, tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 431.165 pemilih. Menurut Hani, partisipasi ini akan jadi salah satu dasar untuk penetapan target pemilih dalam pilkada tahun depan. “Kami belum plenokan, tapi nanti setelah dirapatkan di internal KPU akan diketahui target pastinya,” kata Hani.

Disinggung mengenai kasaran partisipasi pemilih, Hani hanya menjawab angka tidak akan jauh dari partisipasi di Pilkada 2015. Menurut dia, partisipasi di Pemilu 2019 yang mencapai 82,96% tidak bisa menjadi tolok ukur. Hal ini dikarenakan cakupan pemilihan berskala nasional, sedang pilkada memiliki cakupan yang lebih kecil. “Acuan kami tetap pilkada dan bukan dari hasil pemilu,” katanya.

Meski demikian, Hani berjanji akan terus menyosialisasikan agar pilkada diketahui oleh masyarakat sehingga para pemilik suara dapat menggunakan haknya pada saat pencoblosan berlangsung. “Kami akan terus sosialisasikan terkait dengan pilkada ini. Mudah-mudahan partisipasi pemilih bisa dimaksimalkan dengan sosialisasi yang dilakukan,” katanya.

Partisipasi Masyarakat

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan selama ini Sleman menjadi barometer nasional dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pada Pilkada 2020 Sleman bisa menjadi contoh yang baik bagi nasional pula. KPU Sleman juga diharapkan bisa memberikan bimtek yang baik ke penyelenggara Pemilu ad hoc jika rekap secara elektronik diterapkan di Pilkada 2020.

"KPU Sleman diharap bisa memberikan kepercayaan kepada publik jika rekap secara elektronik diterapkan. Sehingga legitimasi publik memperkuat legitimasi hukum atas penyelenggaraan Pilkada 2020," katanya.

Trapsi optimistis partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 mendatang tetap tinggi. Berkaca pada hasil Pemilu 2019, dengan jumlah DPT 774.609 pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 87,7% atau lebih tinggi dari target awal 82,5%. Tingkat partisipasi Pemilu 2019 juga lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014 yang berkisar 81%. Ia juga optimistis tingkat partisipasi Pilkada 2020 tetap bisa bertahan di kisaran 87,7%. Untuk menjaga tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi, KPU akan bersama dengan seluruh pihak untuk mensosialisasikan pelaksanaan pilkada. "Kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai pihak mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Itu akan kami lakukan,” kata Trapsi.