Kanwil DJPb Gelar Edukasi Peraturan Baru Tahun 2020 di Bidang Penganggaran

Kanwil DJPb edukasi Satker dengan Gelar Sosialisasi Peraturan Baru Tahun 2020 di Bidang Penganggaran. - Ist/ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi DIY
27 Januari 2020 15:37 WIB Media Digital Jogja Share :


Harianjogja.com, JOGJA-- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi DIY menggelar kegiatan sosialisasi peraturan baru dibidang penganggaran yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.208/PMK.02/2019 Tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020.

Kegiatan dalam rangka edukasi dan memberikan pemahaman yang utuh kepada Satuan Kerja ini digelar pada tanggal 22 dan 24 Januari 2020 bertempat di aula instansi tersebut.

Beberapa substansi perubahan dalam peraturan tersebut antara lain pergeseran anggaran antar-program antar bagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi K/L, pergeseran anggaran antar-program dalam satu bagian anggaran untuk penanggulangan bencana alam, simplifikasi proses bisnis anggaran, serta penyempurnaan ketentuan dan perbaikan pembagian kewenangan dalam memproses usulan revisi.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Sukemi Mumpuni.

Dalam paparannya, Treasury Management Representative (TMR), Mardiyah menyampaikan secara umum ketentuan revisi anggaran yang terbagi menjadi empat kewenangan, yaitu Ditjen Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Revisi anggaran yang memerlukan penelaahan menjadi kewenangan Ditjen Anggaran, seperti revisi antar program dan penurunan volume output. Sedangkan revisi anggaran antar satker antar Kanwil menjadi kewenangan Ditjen Pelaksanaan Anggaran. "Sedangkan revisi antar satker dalam satu Kanwil menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan," katanya.

TMR Lestari menyampaikan materi PMK 208/PMK.02/2019 yang merupakan panduan untuk menyusun dan menalaah RKA-KL dan DIPA yang akan digunakan pada TA 2021. Beberapa perubahan dalam ketentuan baru tersebut, adalah penghapusan definisi output program dan output kegiatan menjadi output. Program bukan lagi refleksi dari tusi eselon I saja, tetapi bisa bersifat lintas, dan Penelaahan RKA-K/L bukan lagi hanya dilakukan pada rincian anggaran inisiatif baru, namun juga pada yang angka dasar.

IKPA Tahun Anggaran 2020 merupakan materi terakhir yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini. Terdapat perubahan jumlah indikator IKPA Tahun 2020 menjadi 13 indikator dari semula 12 indikator. Konfirmasi Capaian Output merupakan indikator baru dalam IKPA 2020 ini.

Indikator konfirmasi capaian output ini bertujuan mendorong validitas pengisian data capaian output satker sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang telah disusun berdasarkan basis kinerja.

Sedangkan untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan kas dan likuiditas kas negara, nilai indikator Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA akan dikunci setiap awal periode triwulanan yaitu tanggal 13 Februari untuk triwulan I, tanggal 16 April untuk triwulan II, tanggal 16 Juli untuk Triwulan III, dan 15 Oktober untuk Triwulan IV. Sosialisasi ditutup dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, M.I. Sri Nuryati.