Advertisement
Hotel Virtual yang Tak Berizin dan Tak Bayar Pajak di Jogja, Diminta Ditutup
Ilustrasi hotel - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Hotel virtual yang kian menjamur di sejumlah kota termasuk Jogja sampai saat ini belum memiliki regulasi yang mengatur dan beberapa di antaranya ditengarai tidak mengantongi izin selayaknya hotel. Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja diharapkan tegas menindak hotel virtual jika memang terbukti tidak berizin.
Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja, Gatot Sudarmono, mengakui belum ada regulasi soal hotel virtual yang semuanya berbasis di luar negeri. "Yang masalah soal fungsi hunian, rumah tangga jadi guest house," katanya, Jumat (31/1/2020).
Padahal jika ada perubahan fungsi hunian, pemilik juga harus mengurus perubahan IMB, dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang harus dimiliki usaha penginapan. Ia mengungkapkan sampai saat ini belum ada yang mengajukan perubahan IMB ini.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Menyikapi ini, pihaknya akan melakukan pencermatan internal untuk melihat apa saja permasalahan yang rerjadi di hotel virtual. Menurutnya, dari operasional hotel virtual yang biasanya tarifnya lebih mahal dari hotel biasa, banyak pajak yang semestinya masuk ke Pemkot tapi lepas.
Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, mengatakan keberadaan hotel virtual seperti OYO, Red Doors dan Iri tidak menyetor pajak ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal jasa perhotelan merupakan sektor unggulan Pemkot.
"Kalau kemaren kami konsultasi ke BKPM pusat, rekomendasinya regulasi tetap pusat. Tapi kita juga akan diakusi dengan Pemkot khusisnya Dinas Perizinan agar memilliki ketegasan. Kalau memang tidak ada izin ya suruh tutup. Karena tidak menguntungkan Kota Jogja, malah merugikan," ujarnya.
Terkait regulasi, ia menuturkan bahkan di tingkat pemerintah pusat juga belum ada yang mengatur hotel virtual. Menurutnya, seperti halnya ojek online, hotel virtual selama ini dibiarkan beroperasi dulu baru kemudian dibuatkan regulasinya.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Super Nekat! Sambil Isi BBM, Maling di Kulonprogo Gasak Uang di Laci SPBU
BKKBN DIY Gelar Wisuda Ratusan Lansia
UPNVY Undang Juara Karate Dunia Sandra Sanchez ke Jogja
11 Mahasiswa AS Dikenalkan Pancasila dan Keberagaman Budaya Jogja
Advertisement
Waspada! Ini Ragam Modus Penyalahgunaan Tanah Desa di Jogja
Ada Layanan Jemput Bola untuk Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Sleman
Pungutan Dana Seragam Sekolah Bikin Geger, Begini Respons Bupati dan Wabup Sleman
Sopir Mengantuk, Nissan Livina Seruduk Barbershop dan Motor
Belasan Sapi di Gunungkidul Dipotong Paksa karena PMK
Advertisement
Sesalkan Pernyataan ORI soal Seragam, Berikut Respons Beberapa Sekolah di Sleman
ORI Sebut Keuntungan Seragam Sekolah Capai Rp10 Miliar, Disdikpora DIY: Terlalu Bombastis
Kompensasi PHK Hotel Ibis Dibagi 2 Tahap, Begini Tanggapan Serikat Pekerja
ORI DIY Ekspos Kasus Jual Beli Seragam, Disdik Sleman: Jangan Digeneralisasi!
Warga Jogja, Waspada Iming-Iming Rumah Murah!
Advertisement
Peringati Hari Pariwisata Dunia, Bantul Gelar Pertunjukan Seni di YIA
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Panggil Zumi Zola Terkait Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Salut! Sudah 95% Lebih Penduduk Bantul Terdaftar di BPJS Kesehatan
- Ini Dia 3 Anggota Baru Bawaslu DIY
- Ini Poin Pembahasan Saat Sosialisasi Tol Jogja-YIA
- Kantor Kemenag Kulonprogo Kukuhkan 11 Agen Perubahan 2022
- DPRD Kulonprogo Godok Raperda Pembangunan Kepemudaan, Dinilai Jadi Akselerasi Kemajuan Daerah
Advertisement
Advertisement
