Advertisement
Disebut ilegal,Pom Mini Kian Menjamur di Bantul
Ilustrasi. - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini atau yang biasa disebut pom mini kian menjamur di Bantul.
Kepala Seksi Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul Edy Purwanto mengatakan sejauh ini ada lebih dari 700 pom mini tersebar di seluruh wilayah Bumi Projotamansari. Ibarat dua sisi mata uang, keberadaan pom mini memang dilematis.
Di satu sisi, kata dia, keberadaan pom mini sangat membantu masyarakat, khususnya yang berada jauh dari SPBU. Tetapi di sisi lain dari aspek legalitas dan akurasi metrologi, pom mini jelas melanggar.
PROMOTED: Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas
Dia menjelaskan menurut UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, unit pengecer bahan bakar yang diakui resmi PT Pertamina hanyalah SPBU. "Setelah SPBU itu enggak boleh ada pengecer lagi. Jadi orang-orang yang mengecer itu sebenarnya ilegal, termasuk pom mini," kata Edy saat ditemui di kantornya, Jumat (21/1).
Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, kata dia, sejauh ini hanya mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM untuk keperluan industri. "Kalo ada surat itu, pelaku usaha bisa membeli BBM di SPBU. Sebenarnya ada beberapa wilayah tertentu yang diperbolehkan PT Pertamina untuk menjual bahan bakar eceran, namun izin resminya tetap tidak ada," kata Edy.
Dari segi keamanan juga patut diragukan. Pasalnya, pemilik pom mini memasok atau membeli stok bahan bakarnya menggunakan jeriken. Tindakan itu menurut dia jelas berisiko.
“Dari data milik PT Pertamina, tujuh dari 10 kasus kebakaran terjadi karena pembelian eceran menggunakan jeriken," ucap Edy.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Bantul Henry Hartanti mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab terhadap kepastian dan akurasi takaran pada mesin pom mini. Sesuai yang dengan aturan pom mini tidak termasuk pada alat standar yang wajib ditera dan diukur ulang. "Tugas utama kami kan melakukan tera ulang yang sudah jadi kewenangan kami sudah disebutkan di aturan yang berlaku," ujar Henry.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mengaku Komentari Tragedi Kanjuruhan Secara Tak Patut, Admin Medsos Polsek Srandakan Ditahan
Pengelola Klaim Maguwoharjo Penuhi Standar Keamanan
Komunitas Kretek: Kenaikan Cukai Bisa Suburkan Rokok Ilegal
Begini Pernyataan Sikap Kokam DIY Terkait Ancaman Ideologi
Advertisement
Ini Wilayah di Sleman yang Rawan Bencana Saat Cuaca Ekstrem
Musim Hujan, Warga di Bantaran Sungai Jogja Perlu Waspada!
Cegah Tragedi seperti di Kanjuruhan, Stadion Sultan Agung Bantul Diklaim Sudah Antisipasi Kerusuhan
140 Polisi Dikerahkan untuk Operasi Zebra di Gunungkidul Sampai 16 Oktober
Pelayanan Mudah, Konsultasi BPJS Kesehatan Kini Bisa lewat Telepon
Advertisement
Bisnis Kerajinan Celengan Karakter Berbahan Gipsum di Bantul Datangkan Untung Jutaan Rupiah
BPBD DIY Akan Luncurkan 55 Sekolah Aman Bencana
Kabar Duka, Guru Besar Farmasi UGM Tutup Usia
ORI DIY Terima Laporan Dugaan Penyekapan Wali Murid di Satpol PP Kulonprogo
Begini Bantahan Satpol PP Kulonprogo Soal Dugaan Intimidasi ke Wali Murid
Advertisement
Kok Bisa Satpol PP Kulonprogo Ngurusi Seragam Sekolah Sampai Dituduh Menyekap? Seperti Ini Pembelaan Satpol PP
Berita Pilihan
Advertisement
Sabu Senilai Rp1 Miliar Disita, Bandar dan Kurir Sabu Digelandang
Advertisement
Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel
Advertisement
Berita Populer
- Penonton Kecewa, Rajawali Janji Bakal Refund Tiket Westlife 100 Persen
- Ini Dampak Hujan Deras di Jogja Semalam, Puluhan Rumah Kena Imbas
- Anggota DPRD Bantul, ESJ Janjikan Korban Lolos CPNS dengan Bayar Rp250 Juta
- Hujan Deras Akibatkan Longsor di Sejumlah Titik di Gunungkidul
- Tragedi Kanjuruhan, Saatnya Bergandengan Tangan dan Buka Tali Silaturahmi
Advertisement
Advertisement
