BPJS Ketenagakerjaan Jogja Sasar Pelaku Usaha Digital lewat Tokopedia
BPJS Ketenagakerjaan Jogja mengenalkan program perlindungan pekerja kepada pelaku usaha digital melalui kegiatan Tokopedia dan TikTok Shop.
Ilustrasi hakim/Okezone
Harianjogja.com, SLEMAN--Pengembang perumahan Alam Hinalang Asri yang berlokasi di Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman menggugat salah satu konsumennya lantaran melanggar perikatan jual beli (PJB).
Kuasa hukum tergugat, Hedy Ch, seusai persidangan mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat sebenarnya tidak tepat. Sebab gugatan yang dilayangkan hanya berdasarkan PJB, padahal sertifikat tanahnya sudah selesai. "Klien kami hanya mendudukkan kondisi faktualnya, klien kami sudah membeli, membayar, sudah mendapatkan sertifikat. Mendasari gugatan dengan PJB tidak tepat. Masa kami balik lagi, mundur ke belakang," katanya, Senin (17/2/2020).
Oleh karena itu, Hedy menilai gugatan yang disampaikan penggugat oleh penggugat sejatinya tidak ada masalah. "Tidak mungkin gugatan didasarkan pada PJB padahal sertifikat tanahnya sudah selesai. PJB itu melampaui Akta Jual Beli. Dasar pertimbangan hukum kita akta jual beli bukan PJB," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPJS Ketenagakerjaan Jogja mengenalkan program perlindungan pekerja kepada pelaku usaha digital melalui kegiatan Tokopedia dan TikTok Shop.
Pegadaian meraih dua penghargaan nasional melalui Tring! by Pegadaian atas inovasi keuangan digital dan strategi pemasaran investasi emas.
Kebakaran melanda TPS3R Nitikan, Umbulharjo, Jogja, Jumat (6/11/2026). Tumpukan kasur dan sampah kering terbakar, tanpa korban jiwa.
Perhapi menilai pemangkasan kuota bijih nikel 2027 berisiko menaikkan harga bahan baku, biaya operasional smelter, dan menekan produksi.
Kemendikdasmen merevitalisasi 1.277 SMK pada 2026, terdiri atas 553 sekolah negeri dan 724 swasta untuk memperkuat pembelajaran vokasi.
Sejumlah Pengurus Kapanewon Golkar Gunungkidul meminta musda digelar demokratis sesuai AD/ART dan menolak penunjukan Plt.