APBKal Perubahan untuk Penanganan Corona Ditarget Rampung Akhir April

Foto ilustrasi. - Bisnis Indonesia
22 April 2020 05:47 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kulonprogo menargetkan seluruh kalurahan sudah bisa menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa pada akhir April 2020.

"Target kami akhir bulan ini sudah selesai, untuk itu, kalurahan diharapkan melakukan Musyawarah Rencana Khusus [Musrensus] terkait hal tersebut," ujar Kepala DPMDP2KB Kulonprogo, Sudarmanto, Selasa (21/4/2020).

Sudarmanto mengatakan pedoman penanganan Covid-19 dan pemberian BLT kalurahan didasari atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No.6/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 35/PMK.07/2020, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 440/2703/SJ dan SE Mendes PDTT nomor 1261/PRI.00/IV/2020 terkait perubahan rincinan dan alokasi DD 2020.

Di tingkat daerah, lanjutnya, Bupati Kulonprogo sudah mengirimkan surat bersifat sangat segera terkait BLT DD ke kapanewon dan kalurahan, sehingga diharapkan pelaksanaan Musrensus untuk menyusun penanganan Covid-19 dan BLT dana desa di perubahan APBKal 2020, bisa segera dilakukan

Sementara itu Kepala Bidang Pemerdayaan Pemerintahan Desa, PMDP2KB Kulonprogo, Jumarna menjelaskan dana desa bisa digunakan untuk alokasi BLT bagi keluarga miskin. Dengan catatan pihak penerima tidak masuk ke dalam program sosial yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos DIY dan Bansos Kabupaten.

Adapun dalam penyusunan APBKal dari dana desa, dihitung berdasarkan jumlah keluarga miskin di wilayah kalurahan masing-masing. Namun dalam penghitungan ini, akan berbeda, tergantung dana desa yang diterima.

Untuk kalurahan yang menerima dana desa di bawah Rp800 juta, persentase keluarga miskin yang bisa dialokasikan memperoleh BLT maksimal 25%. Sedangkan di atas Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar, 30% dan di atas Rp1,2 miliar paling banyak 35%.