Gegara Data, Pemkab Sleman Belum Bisa Cairkan Jadup

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Sleman, belum bisa dicairkan lantaran masih menunggu sinkronisasi data penerima by name by address. Pemkab berdalih hal ini agar data penerima bantuan nantinya tidak tumpang tindih.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono mengatakan perubahan-perubahan aturan penyaluran bantuan jadup bagi warga berdampak pada perlunya sinkronisasi data penerima bantuan.

Pemkab saat ini masih menunggu kelengkapan data penerima Jadup yang disampaikan oleh masing-masing desa. "Data yang diserahkan desa kami screening lagi apakah sesuai dengan data warga miskin dan yang rentan miskin," katanya, Rabu (22/4/2020).

Dijelaskan Eko, jumlah penerima bantuan jadup berubah-ubah. Jika sebelumnya Pemda DIY akan menanggung sekitar 76.000 keluarga penerima, kini angkanya berubah menjadi sekitar 41.000 keluarga.

Selebihnya, sekitar 35.000 keluarga menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Dari sekitar 35.000 keluarga itu, Pemkab Sleman kebagian sekitar 12.000 keluarga.

Jika Pusat memberikan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka Pemda DIY memberikan bantuan jadup berdasarkan DTKS di luar penerima program PKH dan BPNT.

Sedangkan Pemkab Sleman, kata dia, mendapat jatah pembagian di luar data bantuan jadup yang diberikan oleh Pemda DIY. "Kami memberikan dana bantuan di luar data milik Pusat dan Pemda DIY. Tentunya jumlah dan nominalnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran," katanya.

Sementara pemerintah desa, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa di luar data pemkab, Pemda dan Pusat. Itupun disesuaikan dengan 14 kriteria yang ditetapkan agar tidak bantuan tidak tumpang tindih.