Soal Larangan Mudik, Pakar: Daerah Perlu Antisipasi Warga yang Mudik Lebih Awal

Arus mudik di Terminal Giwangan. - Harian Jogja/Abdul Hamied Razak
23 April 2020 08:57 WIB Lajeng Padmaratri Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Pelarangan untuk mudik Lebaran bagi seluruh warga Indonesia pada tahun ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 diapresiasi salah satu guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, ia menyebut daerah perlu mengantisipasi warga yang mudik lebih awal sebelum diberlakukannya masa pelarangan mudik.

Guru Besar Teknik Sipil UGM, Profesor Ahmad Munawar mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya memutuskan pelarangan mudik mulai Jumat (24/4/2020) besok. Meski sejatinya ia berharap langkah ini telah dijalankan sejak lama, namun ia tetap menyambut baik daripada mudik tidak dilarang sama sekali.

"Walaupun sudah telanjur ada penyebaran di daerah, tetapi ini iktikad baik dari pemerintah untuk kita dukung," kata Anwar ketika dihubungi pada Rabu (22/4/2020). Meski begitu, ia melihat akan tetap ada warga yang memanfaatkan waktu untuk mudik lebih awal sebelum larangan mudik berlaku besok Jumat

Anwar melihat perlu dilakukan antisipasi supaya hal ini tidak terjadi yang menyebabkan penyebaran virus tetap meluas. Menurutnya, antisipasi perlu dilakukan dengan pembatasan angkutan penumpang dan skrining di daerah.

"Antisipasi yang pertama di perbatasan dan tempat turun angkutan umum. Yang kedua melalui RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, kalau ada pemudik baru langsung jadi ODP dan diisolasi," jelasnya.

Anggota Dewan Penasihat Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi ini meyakini jika pemerintah sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Pelarangan mudik akan membuat pemerintah harus memberikan stimulus bagi warga yang tidak mudik dan tidak ada pekerjaan di wilayah PSBB. "Saya perkirakan akan memakan biaya yang sangat tinggi untuk biaya hidup mereka yang tidak mudik dan tidak ada pekerjaan di wilayah PSBB," kata Anwar.

Menurutnya, pemberian stimulus tak hanya perlu dilakukan di wilayah PSBB saja, melainkan juga di daerah. Di DIY misalnya, ia melihat Pemda DIY sudah menghentikan sejumlah proyek dan merealokasikan anggarannya untuk pemberian stimulus dalam masa tanggap darurat bencana Covid-19 ini.

"Kebijakan ini tepat, saya kira memang konsekuansinya anggaran pusat maupun daerah akan menuju ke arah stimulus-stimulus seperti itu," ujarnya.