Realisasi APBN Semester I di DIY Dinilai Baik

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Heru Pudyo Nugroho saat menyampaikan Informasi Perkembangan Realisasi APBN di DIY semester I 2020 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (24/7 - 2020).Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
24 Juli 2020 18:12 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinamika pelaksanaan APBN di DIY pada semester I 2020 sangat dipengaruhi dinamika kebijakan pemerintah dalam merespons dampak Pandemi Covid-19. Sebagai instrumen fiskal, pemerintah sangat responsif memfungsingkan APBN TA 2020 sebagai counter cyclical terhadap kinerja perekonomian yang terpukul akibat pandemi dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang disahkan sebagai UU No.2/2020 mengubah postur APBN 2020. Postur APBN diubah dua kali untuk merespons krisis kesehatan dan krisis sosial ekonomi terdapak pandemi.

Melalui Perpres No.54/2020, Pemerintah mengubah postur dan pelebaran defisit APBN 2020 dari 1,76% menjadi 5,07% terhadap PDB. Selanjutnya, melalui Perpres No.72/2020, dilakukan perubahan postur kedua dengan pelebaran defisit dari 5,07% menjadi 6,34% terhadap PDB. "Pada Perpres ini pemerintah menajamkan program penanganan Covid-19 dengan fokus di dua bidang," katanya saat menyampaikan informasi perkembangan realisasi APBN DIY periode semester I 2020 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (24/7/2020)

Fokus pertama, intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan Covid-19, seperti alat kesehatan, biaya perawatan, dan insentif untuk tenaga kesehatan. Fokus kedua yakni dukungan anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, insentif usaha, dukungan UMKM, dan pembiayaan korporasi.

Selain kebijakan dari sisi supply side melalui subsidi bunga/margin pinjaman UMKM, pemerintah juga menempatkan dana pada bank umum untuk restrukturisasi dan ekspansi pembiayaan UMKM, belanja imbal jasa penjaminan. Dari sisi demand side dialokasikan belanja dukungan konsumsi berupa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. "Bansos tersebut misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik," kata Heru.

Untuk DIY, realisasi belanja negara selama semester I 2020 mencapai Rp9,59 triliun (51,63%). Realisasi tersebut meliputi realisasi belanja Pemerintah Pusat Rp3,77 triliun dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp5,82 triliun. "Karena adanya pandemi Covid-19, prioritas belanja lebih mengarah ke sektor kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi," katanya.

Heru menjelaskan, realisasi pendapatan negara di DIY, sampai semester I 2020 mencapai Rp3,36 triliun atau meningkat 2,3% dibandingkan pada triwulan II 2019. Kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat mencapai 38,39% atau Rp3,77 triliun (dari pagu sebesar Rp9,81 triliun). "Besarnya penyerapan realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan upaya pemerintah dalam melaksanakan program jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi," katanya. Untuk realisasi belanja pegawai dan belanja barang hingga Juni 2020 mengalami kontraksi.

Terkait dengan pelaksanaan APBN pada triwulan berikutnya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Agar APBN terserap optimal perlu penyamaan feeling karena saat ini Indonesia berada dalam krisis kesehatan dan krisis ekonomi sehingga diperlukan langka extra ordinary yang cepat, efisien, short cut. Kuncinya, kata Heru, ada di pelaksanaan APBN Triwulan III 2020.