Advertisement
Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, KSPSI DIY Serukan Puasa 3 Hari
Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD KSPSI DIY, Ruswadi, pada rapat yang diselenggarakan Sabtu (3/10/2020) lalu.
Rapat ini dihadiri oleh empat DPC KSPSI se-DIY, federasi pariwisata, dan beberapa pengurus unit kerja. Pada rapat tersebut, Ruswadi menyampaikan beberapa poin yang menjadi alasan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Advertisement
“Yang pertama mengenai pesangon ketika kami memasuki purna tugas, kemudian mengenai status tenaga kerja yang selamanya akan menjadi kontrak atau pegawai tetap, kemudian bebasnya masuk tenaga asing ke Indonesia, kemudian apabila pengusaha melanggar aturan sanksi pidananya dihilangkan. Di antaranya itu,” ujar Ruswadi, Senin (5/10/2020).
BACA JUGA: Puncak Hujan Meteor Terjadi pada 8 Oktober 2020, Catat Jamnya!
Ruswadi mengatakan KSPSI sedang melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan para pekerja.
Sekretaris KSPSI DIY RM Krisnamurti mengatakan bidang pariwisata tidak akan melakukan mogok kerja dengan berbagai pertimbangan.
“Kalau kondisinya nanti ada mogok kerja, pariwisata tambah parah juga. Kami dari pariwisata tidak akan melakukan mogok kerja karena melihat kondisi saja kami belum stabil,” ujar Krisnamurti.
KSPSI DIY berkomitmen untuk tidak mengikuti aksi dengan skala nasional.
BACA JUGA: Viral Dangdutan Polsek di Tulungagung, Polda Jatim Turun Tangan
Namun demikian, KSPSI DIY berencana melakukan aksi dengan skala regional di kawasan Tugu Jogja pada 7 Oktober dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
KSPSI DIY, lanjut Krisnamurti, mengajak para pekerja untuk melakukan puasa selama tiga hari pada 6 hingga 8 Oktober sebagai bentuk keprihatinan dan penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.
“KSPSI DIY berharap penegak hukum dapat mempertimbangkan kembali terkait dengan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tahun Ini Hanya Digelar Sekali, STTKD Mewisuda 691 Lulusan
Semarak, Ratusan Atlet E-Sport Sleman Bertarung di Final Round E-Sport Competition Harda-Danang
Kembali Aktif Setelah Cuti Kampanye, Ini Pesan KPU Kepada Bupati Halim dan Wabup Joko Purnomo
Tak Gelar Kampanye Akbar Pilkada Sleman, Tim Paslon Harda-Danang Bikin Kegiatan Bermanfaat di 17 Kapanewon
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Syukuri Penyerahan Unit, Minta Kasus Tuntas
Kantongi Izin TRL, Teknologi Pemusnah Sampah Dodika Incinerator Mampu Beroperasi 24 Jam
Aliansi Muda Muhammadiyah Janji Menangkan Kustini-Sukamto di Pilkada Sleman
Polres Gunungkidul Bakal Terjunkan Ratusan Personel Pengamanan Pilkada 2024
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Kasus ASN Ikut Kampanye Pilkada Ditangani Bawaslu Bantul
Jadwal SIM Keliling di Jogja, Sabtu Malam Ini Pukul 19.00-21.00 WIB di Alun-alun Kidul Jogja
Cek Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 23 November 2024
Rektor UAJY dan UII Sebut Belum Ada Laporan Mahasiswanya Terjerat Judi Online
Advertisement
Sabtu Malam, Jawal SIM Keliling di Kulonprogo di Alun-alun Wates Mulai Pukul 19.00 WIB
Berita Pilihan
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Difabel Merdeka Dukung Hasto-Wawan di Pilkada Kota Yogyakarta
- KPU Larang Pemanfaatan Lapangan Denggung, 2 Paslon Pilkada Sleman Urung Gelar Kampanye Akbar
- Dinkes DIY Peringati HKN sekaligus Kampanyekan Pencegahan Stunting lewat Fun Run 5K
- Tarik Uang Taruhan dari 10 Orang, Pemain Judi Online asal Bantul Ditangkap Polisi
- Awasi Masa Tenang, Bawaslu Siagakan Semua Petugas Pengawas
Advertisement
Advertisement
