Ribuan Pengawas TPS di Gunungkidul Akan Jalani Rapid Test

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melantik 1.900 orang pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Untuk memastikan petugas tidak ada yang terpapar virus Corona penyebab Covid-19, akan dilakukan rapid test secara massal pada 26 November.

Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rini Iswandari mengatakan pelantikan pengawas TPS dilakukan di masing-masing kapanewon. Adapun pelantikan terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama pelantikan dilakukan pada Minggu (15/11) untuk 401 petugas yang berasal dari Kapanewon Semin, Rongkop, Patuk dan Girisubo.

Sedangkan, sisanya sebanyak 1.499 petugas dari 14 kapanewon dilantik pada Senin (16/11/2020). “Sesuai dengan jumlah TPS, total ada 1.900 pengawas TPS,” kata Rini kepada wartawan, Senin siang.

Dia menjelaskan ribuan petugas ini akan bekeja selama satu bulan, mulai dari 23 hari sebelum pemilihan dan tujuh hari setelah dilakukan pencoblosan.

Sebelum bekerja, pengawas TPS ini akan diberikan bimbingan teknis sebagai bekal dalam upaya pengawasan. “Bimtek ini penting untuk mendukung kinerja para pengawas TPS,” ungkapnya.

Rencananya para petugas juga akan menjalani rapid test. Tes dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menekan penyebaran virus Corona.

Disinggung mengenai potensi adanya petugas yang reaktif saat rapid test dilaksanakan, ia mengakui sudah menyiapkan skenario cadangan. Apabila ada yang terindikasi terpapar virus, maka akan diganti oleh petugas cadangan. “Sudah kami siapkan petugas cadangan untuk berjaga-jaga. Untuk cadangan di masing-masing kapanewon sudah ada penggantinya,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita. Menurut dia, untuk antisipasi penyebaran virus Covorna, para petugas juga dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, handsanitizer hingga multi vitamin untuk menjaga kesehatan. “Kami sudah berikan kepada pengawas desa dan anggota panwaslu di setiap kapanewon,” katanya.

Dia menambahkan, untuk proses rekrutmen Pengawas TPS harus melalui perpanjangan sebanyak dua kali. Pasalnya, di waktu pendaftaran normal kuota minimal, yakni dua pendaftar di setiap TPS belum terpenuhi.

“Ya harus lewat perpanjangan dan akhirnya menggunakan jumlah pendaftar seadanya. Tapi bukan masalah, karena para pengawas sudah dilantik dan akan mulai bekerja,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.