Ini Kata Sultan Soal Kepastian Sekolah Tatap Muka di Jogja

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur DIY, Selasa (3/11/2020). - Harian Jogja/Lugas Subarkah
23 November 2020 18:57 WIB Newswire Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pembukaan sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 dari perkuliahan di perguruan tinggi.

"Kita lihat risikonya bagaimana. Kita lihat dulu beberapa kampus kan sudah masuk tatap muka," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

Menurut dia, pada November 2020, beberapa kampus di DIY mulai menyelenggarakan perkuliahan tatap muka.

BACA JUGA: KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida Jogja

"Kita lihat perkembangannya, kasihan anak-anak itu, biar lihat yang dewasa dulu saja," kata Raja Keraton Yogyakarta ini.

Sultan mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah di DIY memang dimungkinkan dimulai pada Februari 2021 bersamaan awal semester genap. Namun demikian, selain melihat hasil evaluasi dari perguruan tinggi, kondisi risiko penularan COVID-19 di daerah ini tetap menjadi pertimbangan utama.

"Dimungkinkan untuk (tatap muka) bulan Februari. Dilihat kondisi riil di lapangan saja, zona merah atau tidak," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan apabila pembelajaran tatap muka di kampus berjalan dengan baik dan aman, kemungkinan akan diikuti pendidikan menengah di DIY.

Meski demikian, Pemda DIY akan melihat untung rugi pembelajaran tatap muka dengan lebih dahulu mengevaluasi kesiapan masing-masing sekolah, perilaku anak, perilaku keluarga terhadap protokol kesehatan.

Menurut Aji, Pemda DIY tidak tergesa-gesa dalam merespon keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 dengan izin pemda.

"Kita tidak tergesa-gesa untuk merespons dibolehkan. Itu (belajar tatap muka) boleh, tetapi tetap masing-masing daerah harus mengacu pada penilaian (risiko penularan)," kata dia.*

Sumber : Antara