Tamu Hotel Tak Bawa Hasil Swab Antigen Bakal Ditolak? Begini Kata PHRI DIY

Harianjogja.com, JOGJA--Syarat Rapit Test Antigen mendapat banyak keluhan dari para pengusaha maupun wisatawan. Harganya yang lebih mahal dari Rapid Diagnostic Test (RDT) biasa, membuat wisatawan pikir-pikir untuk melakukan perjalanan wisata.

Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyebutkan jika reservasi yang semula masih stagnan 42 persen sudah mengalami anjlok 25 persen untuk reservasi periode 25 Desember sampai 2 Januari. "Jadi kita masih prihatin, sebetulnya kita menyayangkan kebijakan itu karena kebijakan itu sangat mendadak. Tidak ada koordinasi dengan kita pelaku, sementara statemen dari pemerintah ekonomi dengan kesehatan harus berjalan seimbang dan seiring. Kalau ini kita yang dikorbankan," tuturnya, Senin (21/12/2020).

"Saya mohon untuk pemerintah bisa membuka mata hatinya dengan nasib-nasib kita. Kita semakin berat kita yang mengharapkan Desember ini ada peningkatan okupansi dan peningkatan pendapatan sekarang tinggal menghitung hari. Artinya hotel dan restoran ada kekuatan yaitu yang kuat, setengah kuat, pingsan dan hampir mati. Ini yang kuat ini mulai tidak kuat lagi, yang pingsan ini sudah mulai mati," tutur Deddy.

Sebenarnya pola kebiasaan berpergian dengan Rapid Diagnostic Test sudah terbentuk di masyarakat. Menurutnya syarat itu sudah masuk dalam prokes bagi tamu luar kota. Namun besaran nilai yang harus dibayarkan untuk Rapid Antigen dinilai Deddy begitu tinggi dan sangat diluar hitungan.

"Kalau Rapid Test biasa enggak apa-apa, itu sudah menjadi bagi dari kita prokes harus menunjukkan rapid test surat sehat. Tapi kalau antigen itu Rp250.000, dan berlaku hanya dua hari. Kalau mau stay di sini empat hari berarti dua hari lagi melakukan Rapid Antigen dengan anak dan keluarganya. Ini juga bisa menambah beban biaya tamu yang akan masuk ke sini. Makanya banyak yang cancel, kalau rapid test dia sudah bawa. Ini ujian berat bagi PHRI," ungkapnya.

Menyangkut penolakan tamu hotel yang tidak membawa Rapid Antigen pihaknya belum berani mengambil langkah. Tapi bila ada arahan resmi dari Sekda DIY untuk melakukan langkah itu, pihaknya bersedia mengikuti.

"Selama PHRI ada tembusan dari Sekda, kami akan melaksanakan. Karena tanpa ada dasar itu, kami menolak, kami akan protes. Belum kita terima apa pun surat edaran dan lain-lain. Hanya kemarin menyampaikan itu saja dari pusat karena perintah pusat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.