Pengadaan Kendaraan Penewu Dicoret, Pembelian Mobil Pimpinan Dewan Tetap Dianggarkan

Harianjogja.com, BANTUL--Pemkab Bantul mencoret anggaran senilai Rp4,5 miliar untuk pengadaan 17 mobil dinas yang ditujukan bagi penewu (camat) pada APBD 2021.

Selain mencoret anggaran pengadaan 17 mobil, Pemkab Bantul juga mencoret anggaran Rp11,1 miliar untuk belanja kursus dan pelatihan yang direncanakan di APBD 2021.

“Di samping itu, kami juga melakukan rasionalisasi anggaran untuk honor narasumber di berbagai kegiatan senilai Rp9,7 miliar serta melakukan rasionalisasi terhadap perjalanan dinas. Ini kami lakukan setelah kami menerima hasil catatan evaluasi dari Gubernur DIY atas Raperda APBD 2021 Pemkab Bantul,” kata Sekda Bantul Helmi Jamharis kepada Harian Jogja, Senin (28/12/2020).

BACA JUGA : Sempat Ditolak Sultan, DPRD Bantul Kembali Ajukan

Meski anggaran untuk pengadaan 17 mobil dinas untuk penewu dicoret, lanjut Helmi, bukan berarti anggaran tersebut ditiadakan. Sebab, berdasarkan hasil rapat badan anggaran yang digelar antara Pemkab dan DPRD Bantul, disepakati jika pengadaan 17 mobil dinas itu digeser ke APBD Perubahan 2021.

“Mengingat mobil camat sudah layak ganti. Karena saat ini mereka menggunakan Avanza [Toyota Avanza] tahun 2009. Sehingga operasional dalam waktu tertentu layak diganti,” terang Helmi. 

Di sisi lain, pada APBD 2021 Pemkab Bantul juga melakukan pengalihan anggaran dengan memasukkan sejumlah program sebagai pengganti atas dicoretnya sejumlah kegiatan.

Pada 2021, sejumlah program usulan yang akhirnya dimasukkan pada APBD 2021 adalah pembangunan SMP N 1 Jetis yang terbakar, bantuan keuangan untuk partai politik, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, penganggaran kembali jalan pendekat dari BNPB dan kegiatan pensertifikatan tanah sultan ground.

BACA JUGA : KPK Akhirnya Tinjau Ulang Pengadaan Mobil Dinas

“Yang jelas dengan adanya rasionalisasi ini memang ada perubahan defisit Rp6,16 miliar bisa naik sedikit,” terang Helmi.

Mobil Pimpinan Dewan

Di sisi lain, adanya hasil evaluasi dari Gubernur DIY ternyata tidak berpengaruh terhadap pengadaan mobil dinas untuk DPRD Bantul. Helmi menyatakan, sejauh ini pengadaan mobil untuk ketua DPRD dan wakil ketua serta empat unit mobil operasional untuk masing-masing komisi tetap berjalan dan tidak mendapatkan evaluasi dari Gubernur DIY.

“Untuk yang mobil pimpinan itu, di rencana anggaran kami nilainya Rp860 juta. Wakil ketua masing-masing senilai Rp642 juta [Honda CR-V]. Sedangkan untuk mobil operasional komisi ada empat buah, A,B,C dan D yakni Toyota Hi-Ace dengan nilai Rp569 juta,” papar Helmi.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan, sejauh ini tidak banyak evaluasi dari Gubernur DIY terkait APBD 2021. Hal ini dikarenakan, sejak awal pihaknya telah melakukan prediksi terkait besaran defisit yang sesuai dengan arahan dari Pemda DIY.

BACA JUGA : Bupati Gunungkidul Bakal Miliki Mobil Dinas Baru

Politisi PDIP ini juga mengakui jika ada beberapa anggaran yang direkomendasikan oleh Gubernur DIY untuk dicoret, salah satunya adalah pengadaan 17 mobil dinas untuk penewu.

“Di samping itu juga ada beberapa rasionalisasi lainnya. Untuk itu, hasil rasionalisasi ini kemudian kami arahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT), salah satunya adalah untuk pendampingan vaksin,” papar Hanung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.