OPINI: Pancasila, Daulat Pangan, dan Jalan Damai di Tanah Papua
Ketegangan di Papua Selatan uji nilai Pancasila. Proyek food estate dinilai abaikan masyarakat adat dan keberlanjutan.
Gunung Merapi difoto dari kawasan Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, DIY, Rabu (18/11/2020). /ANTARA FOTO-Andreas Fitri Atmoko
Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Sri Purnomo mengesahkan Rencana Kontigensi [Renkon] Erupsi Gunung Merapi. Sebelum disahkan, renkon sudah terlebih dahulu dimutakhirkan dengan penguatan Sistem Informasi Desa [SID].
“Penyelesaian renkon tingkat kabupaten ini dilakukan melalui pendekatan bottom-up,” ujar Sri Purnomo, Minggu (27/12/2020). Sebelumnya, pada 30 November tujuh kalurahan yang terdapat di tiga kapanewon di kawasan rawan bencana [KRB] III sudah menandatangani Renkon Erupsi Gunung Merapi.
Menurut Sri Purnomo, pendekatan itu berupaya mengajak serta masyarakat dalam menghadapi dampak potensi erupsi. Melalui kegiatan focus group discussion [FGD] bersama kelompok rentan dan forum anak, diharapkan masyarakat punya rasa memiliki atas renkon tersebut.
Penyusunan renkon sendiri berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Adapun pihak yang terlibat bukan hanya pemerintah daerah dan masyarakat saja. Terdapat konsorsium yang didalamnya juga diisi oleh lembaga eksternal seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, Program Studi Magister Manajemen Bencana (MMB) Universitas Pembangunan Nasional [UPN] Yogyakarta, RedR Indonesia, dan lembaga pembangunan sosial anak tingkat dunia [Unicef].
Selama tiga bulan, konsorsium melakukan pemutakhiran SID yang ada di tujuh kalurahan di atas. SID sengaja dipilih sebagai bagian dari rekon. Pasalnya, SID tak hanya mampu menampilkan data seperti demografi, aset, ekonomi, fasilitas, infrastruktur, dan tingkat risiko bencana saja. Data-data itu dapat diperbaharui serta diintegrasikan sebagai modal yang peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk sistem mitigasi serta rencana evakuasi masyarakat KRB mulai dari level kalurahan.
Data yang mutakhir dan terintegrasi, tentu saja dapat mengoptimalkan sistem peringatan dini bila terjadi kondisi darurat Merapi. Proses evakuasi menjadi prioritas dan dapat berlangsung efektif. Termasuk ketika sudah memasuki masa pengungsian. Penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih spesifik dan terarah berkat hadirnya data-data kebutuhan masyarakat.
Renkon ini dipastikan telah memenuhi standar nasional indonesia [SNI]. Tak hanya itu, renkon juga mengadaptasi situasi terkini di mana pandemi Covid - 19 masih merajalela. Diharapkan dokumen renkon ini dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam melakukan tata laksana kedaruratan Gunung Merapi di kemudian hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ketegangan di Papua Selatan uji nilai Pancasila. Proyek food estate dinilai abaikan masyarakat adat dan keberlanjutan.
Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton dan dinilai aman untuk menjaga harga beras.
Anggota Polres Tuban berinisial TS meminta maaf atas video viral yang melibatkan dirinya. Korban menerima permintaan maaf dan memilih jalur damai.
Seorang bidan RSUD Besuki ditemukan meninggal di drainase Pantura Situbondo. Polisi menyelidiki dugaan pembunuhan dan melakukan olah TKP.
Kim Jong Un mengungkap rencana pengembangan senjata bawah air rahasia sebagai bagian dari modernisasi angkatan laut Korea Utara.
Megawati Soekarnoputri membuka pameran Mata Hati Soekarno di Bantul. Sebanyak 47 perupa menafsirkan pemikiran dan warisan Bung Karno.