Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur DIY, Selasa (3/11/2020)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA--Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di DIY bakal diperpanjang bila warga tak tertib protokol kesehatan.
Pemda DIY mewacanakan perpanjangan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Kebijakan ini diberlakukan bila masyarakat tetap saja lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes) selama pemberlakuan PTKM pada 11 hingga 25 Januari 2021.
“Kalau saya bagaimanapun, kita disiplinkan benar [3M], sehingga tanggal 25 [Januari] kita tidak perlu memperpanjang [PTKM], tapi kalau masyarkat kesadaran kurang [dalam penerapan prokes] dan kasus [Covid-19] naik terus, maka tanggal 25 ya tetap akan diperpanjang. Kalau ada yang usul jangan diperpanjang, ya tidak mungkin, karena masyarakat tidak pernah disiplin,” ungkap Gubenur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (18/1/2021).
Menurut Sultan, selama PTKM, seharusnya menjadi cara yang efektif dalam mengurangi penularan COVID-19, termasuk di DIY. Semua pihak juga harus menaati semua aturan yang diberlakukan selama PTKM.
Namun dari evaluasi selama pemberlakuan PTKM selama seminggu terakhir, Satpol PP masih saja menemukan pelanggaran prokes, termasuk kebijakan penutupan jam operasional tempat usaha pada pukul 19.00 WIB.
“Jadi tidak ada logika pemerintah tidak diteruskan [PTKM],” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Presiden Prabowo merombak kabinet pada 1 Oktober 2026. Bahlil, Sugiono, Dudung, Sarmuji, hingga Listyo Sigit mendapat posisi baru.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Buruh Jogja meminta outsourcing dihapus dan pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
KDMP Sumbersari Sleman telah berjalan enam bulan, tetapi pengelolaan belum penuh karena menunggu verifikasi, serah terima gedung, dan regulasi.