UAA Rilis Pernyataan Sikap Merespons Geopolitik dan Situasi Nasional

Harianjogja.com, JOGJA—Civitas akademika Universitas Alma Ata (UAA) Yogyakarta secara resmi menyampaikan pernyataan sikap mendalam terkait dinamika geopolitik global dan sejumlah kebijakan nasional strategis.

Rektor Universitas Alma Ata, Profesor Hamam Hadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual perguruan tinggi dalam mengawal nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta kedaulatan bangsa di tengah situasi dunia yang kian bergejolak.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Yogyakarta, Jumat (6/3/2026), Profesor Hamam menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil posisi tegas. UAA meminta Indonesia mengutuk serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran, karena dinilai memicu risiko krisis kemanusiaan yang luas serta mengancam stabilitas geopolitik internasional.

“Indonesia diharapkan tetap mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil,” ujar Hamam menekankan pentingnya kepemimpinan moral dalam diplomasi politik luar negeri bebas aktif.

Selain isu konflik Timur Tengah, terdapat empat poin krusial lainnya yang menjadi sorotan civitas akademika Universitas Alma Ata berkaitan dengan kebijakan nasional.

Pertama, Mendesak pemerintah meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace agar tetap selaras dengan amanat konstitusi dan dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina.

Kedua, Meminta evaluasi transparan terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS guna memastikan perlindungan industri dalam negeri dan kedaulatan ekonomi nasional tanpa tekanan geopolitik.

Ketiga mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengusulkan model hybrid yang memprioritaskan intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (ibu hamil, menyusui, dan balita) agar program lebih tepat sasaran dan efektif dalam membangun SDM jangka panjang.

Keempat, mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang transparan dan akuntabel bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM.

Profesor Hamam menilai bahwa kebijakan domestik seperti program pemenuhan gizi harus disempurnakan agar anggaran negara benar-benar menyentuh kelompok paling rentan. Begitu pula dengan pengembangan koperasi yang harus dijauhkan dari sekadar formalitas dan benar-benar menjadi lembaga ekonomi yang dikelola "dari, oleh, dan untuk rakyat" dengan manajemen yang profesional.

Pernyataan sikap ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak. "Sinergi antara akademisi dan pengambil kebijakan dianggap sebagai fondasi utama bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, baik di kancah domestik maupun internasional," katanya.

Melalui seruan ini, Universitas Alma Ata menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif mengawal marwah bangsa dan konstitusi. Keadilan sosial dan kemandirian bangsa menjadi benang merah dari seluruh poin pernyataan yang diharapkan mampu memicu diskusi publik yang lebih luas demi kemajuan Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News