Kredit Mobil Baru dan Bekas Melemah, OJK Soroti Dampak PHK
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak akan mewajibkan mahasiswa yang datang ke kota ini untuk kuliah tatap muka membawa bukti divaksinasi.
“Itu kan kebijakan provinsi, kebijakan nasional, mangga aja [kalau mensyaratkan vaksin untuk mahasiswa],” kata Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti di Restoran Six Senses, Jogja, pada Jumat (26/3/2021).
BACA JUGA: Catat! Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman mensyaratkan bukti vaksin bagi mahasiswa dan mahasiswi, terutama yang akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Menurut Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, keharusan membawa bukti kartu vaksin lantaran dosen-dosen di pergurunan tinggi sudah diberi vaksin sehingga mahasiswanya juga harus sudah divaksin.
Dengan begitu, harapnya tidak terjadi lagi penyebaran Covid-19.
"Nanti kami instruksikan, mahasiswa yang datang ke Sleman harus membawa bukti sudah divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Kustini saat jumpa pers di Pemkab Sleman, Kamis (25/3/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Polresta Banyumas memeriksa sedikitnya 10 saksi untuk mengusut ambruknya tribun VIP Drift Speed Fest yang melukai sekitar 83 penonton.
Galaxy Watch Ultra2, smartwatch yang memadukan fitur pendukung aktivitas luar ruang dengan insight kesehatan berbasis AI melalui Samsung Health.
ESDM menyatakan Indonesia masih bertahan dalam survival mode menghadapi gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
KAI Daop 6 Jogja masih mencatat 14 pelintasan liar hingga Juli 2026. Delapan titik ditutup tahun ini, total 42 perlintasan ditutup sejak 2023.
Survei SMRC menunjukkan hanya 15,7% masyarakat menilai ekonomi Indonesia baik, sementara penilaian negatif terhadap ekonomi dan hukum meningkat.