Putusan MK Diikuti, MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan di APBN 2028
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak akan mewajibkan mahasiswa yang datang ke kota ini untuk kuliah tatap muka membawa bukti divaksinasi.
“Itu kan kebijakan provinsi, kebijakan nasional, mangga aja [kalau mensyaratkan vaksin untuk mahasiswa],” kata Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti di Restoran Six Senses, Jogja, pada Jumat (26/3/2021).
BACA JUGA: Catat! Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman mensyaratkan bukti vaksin bagi mahasiswa dan mahasiswi, terutama yang akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Menurut Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, keharusan membawa bukti kartu vaksin lantaran dosen-dosen di pergurunan tinggi sudah diberi vaksin sehingga mahasiswanya juga harus sudah divaksin.
Dengan begitu, harapnya tidak terjadi lagi penyebaran Covid-19.
"Nanti kami instruksikan, mahasiswa yang datang ke Sleman harus membawa bukti sudah divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Kustini saat jumpa pers di Pemkab Sleman, Kamis (25/3/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Kilang Jazan Saudi Aramco diserang Houthi menggunakan drone. Fasilitas ini berkapasitas 400.000 barel per hari dan berada di pesisir Laut Merah.
Kopi Sapuangin Klaten kembali menggeliat. Permintaan mencapai 10 ton, tetapi petani baru mampu memenuhi kurang dari 10 persen.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan II 2026. Pemerintah menyebut pertumbuhan makin berkualitas karena kemiskinan dan pengangguran turun.
Polres Wonogiri menangkap pemuda 18 tahun yang diduga melakukan kekerasan seksual dan memeras korban dengan ancaman penyebaran rekaman.
Sekolah Rakyat dinilai tetap dibutuhkan meski jumlah anak menyusut. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan perubahan demografi.