Sekolah Rakyat di Tengah Tren Penurunan Jumlah Anak, Ini Kata Pakar

Harianjogja.com, JOGJA—Program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu menghadapi tantangan baru berupa perubahan struktur demografi Indonesia. Ketika jumlah anak usia sekolah mulai menyusut di sejumlah daerah, kebutuhan pemerataan pendidikan, kualitas pembelajaran, dan perlindungan bagi kelompok rentan tetap menjadi persoalan yang harus dijawab pemerintah.

Pemerhati pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Suryanto, mengatakan penurunan populasi anak usia sekolah tidak serta-merta membuat pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan menjadi tidak relevan. Menurutnya, persoalan pendidikan Indonesia kini tidak hanya menyangkut kapasitas sekolah, tetapi juga distribusi layanan dan kualitas pembelajaran.

"Jumlah anak usia sekolah bisa menyusut, tapi anak yang belum mendapat layanan layak masih ada. Masalah kita bukan sekadar kapasitas, tapi distribusi dan kualitas," ujar Suryanto, dikutip Senin (10/8/2026).

Perubahan tersebut berkaitan dengan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang mencatat tingkat fertilitas nasional sebesar 2,13. Pada saat yang sama, populasi lanjut usia telah mencapai 11,97%, menunjukkan Indonesia tengah bergerak dalam fase transisi demografi.

Namun, penurunan jumlah anak tidak terjadi secara seragam di semua wilayah. Daerah perdesaan mulai menghadapi penyusutan jumlah siswa, sementara kawasan perkotaan, wilayah industri, dan permukiman baru justru masih menghadapi pertumbuhan kebutuhan peserta didik.

Kebijakan Pendidikan Tak Bisa Hanya Mengandalkan Data Nasional

Suryanto menilai perubahan demografi membuat pemerintah perlu lebih cermat ketika menentukan kebijakan pendidikan. Penggunaan satu data berskala nasional untuk mengambil keputusan di tingkat daerah berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, pemetaan kebutuhan pendidikan perlu dilakukan secara lebih spesifik hingga tingkat desa atau kecamatan. Dengan begitu, pembangunan fasilitas, distribusi tenaga pendidik, dan berbagai intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat dapat ditempatkan sebagai kebijakan afirmatif untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar. Konsep sekolah berasrama memungkinkan layanan pendidikan diberikan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Selain kegiatan belajar, sekolah tersebut dapat menyediakan pangan bergizi, jaminan kesehatan, hingga pendampingan psikologis. Pendekatan tersebut penting karena persoalan akses pendidikan tidak selalu disebabkan ketiadaan sekolah.

"Akses itu bukan cuma soal gedung. Banyak anak terdaftar tapi jarang masuk karena terpaksa bekerja atau terkendala biaya," ungkapnya.

Hingga kini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi dengan jangkauan mendekati 16.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem.

Meski demikian, Suryanto mengingatkan konsep sekolah berasrama tidak dapat diperlakukan sebagai solusi tunggal untuk seluruh persoalan pendidikan. Model tersebut membutuhkan biaya operasional yang tinggi dan berpotensi menimbulkan persoalan psikologis karena anak harus terpisah dari keluarga, termasuk kemungkinan munculnya stigma sosial.

Pembangunan Sekolah Baru Perlu Mengikuti Proyeksi Demografi

Perubahan jumlah penduduk usia sekolah juga perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah membangun gedung sekolah baru. Suryanto menilai pembangunan fasilitas pendidikan harus memperhitungkan kondisi demografi dalam jangka panjang.

Fenomena penggabungan (merger) sekolah di sejumlah daerah akibat penurunan jumlah murid menunjukkan risiko pembangunan yang tidak didasarkan pada proyeksi kebutuhan. Karena itu, pemerintah perlu lebih dahulu melihat kapasitas fasilitas yang sudah tersedia sebelum memutuskan pembangunan baru.

"Jangan bangun sekolah cuma karena murid tahun ini ramai. Lima tahun lagi bisa drop," catatnya.

Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah penerapan skema sekolah klaster. Dalam model tersebut, sekolah dengan fasilitas lebih lengkap dapat menjadi pusat atau hub, sedangkan sekolah berukuran lebih kecil berfungsi sebagai unit satelit yang tetap memberikan layanan pembelajaran kepada masyarakat sekitar.

Bangunan sekolah yang tidak lagi digunakan setelah proses penggabungan juga tidak harus dibiarkan kosong. Aset tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk PAUD, ruang aktivitas warga, maupun pusat pelatihan kerja.

Tantangan Pendidikan Bergeser dari Akses ke Mutu

Di sisi lain, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar berdasarkan data Kemendikdasmen telah mencapai 99,51%. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar anak Indonesia secara kuantitas sudah memiliki akses ke ruang pendidikan formal.

Namun, tingginya partisipasi sekolah belum otomatis menunjukkan keberhasilan pembelajaran. Suryanto menilai perhatian pemerintah kini perlu semakin diarahkan pada mutu pendidikan dan capaian belajar siswa.

Rapor PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi, sains, dan numerasi pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata organisasi dunia (OECD). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan anak di sekolah belum selalu sejalan dengan optimalnya proses belajar.

"Sebagian besar anak sudah di sekolah, tapi belum belajar optimal," serunya.

Karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu berjalan bersama dengan prinsip keadilan. Setiap sekolah dinilai perlu memiliki standar pelayanan minimal yang memadai sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang lebih lemah.

Evaluasi Sekolah Rakyat juga dinilai tidak cukup hanya berdasarkan jumlah gedung atau unit sekolah yang berhasil dibangun. Keberhasilan program seharusnya dapat dilihat dari penurunan angka putus sekolah serta kemampuan lulusan untuk terintegrasi ke dunia kerja.

Demografi Jadi Dasar Transformasi Pendidikan

Suryanto menilai perubahan struktur penduduk semestinya menjadi pijakan dalam melakukan transformasi sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan peserta didik di setiap wilayah.

Pengintegrasian data kependudukan menjadi salah satu langkah yang diperlukan agar perencanaan pendidikan lebih presisi. Selain itu, redistribusi tenaga pengajar dan pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi bagian dari penyesuaian sistem pendidikan terhadap perubahan demografi.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan pendidikan tidak berhenti pada penambahan jumlah fasilitas. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

"Yang dibangun itu ekosistemnya, bukan sekadar ngejar jumlah gedung. Latar belakang anak tak boleh membatasi masa depannya," tegas Suryanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.