Wacana Pemecahan BKAD Bantul Menguat

Harianjogja.com, BANTUL- Wacana pemecahan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul pada pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru semakin menguat. Hal ini menyusul beban kerja BKAD yang dinilai berat selama ini.

Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Salim mengatakan sudah saatnya BKAD dipecah. Sebab, BKAD selama ini dinilai memiliki beban berat. Selain mengurusi aset, BKAD juga harus mengejar pendapatan daerah.

"Dengan beban berat tersebut, sudah saatnya BKAD dipisah. Bagian keuangan bisa disendirikan agar bisa maksimal dalam upaya untuk meraih pendapatan," kata Agus, Selasa (30/3/2021).

Meski demikian, Agus mengakui pemisahan BKAD dan pembentukan SOTK sejatinya merupakan kewenangan dari Pemkab Bantul. Hingga kini, Agus menyatakan belum mendapatkan kejelasan terkait penyusunan SOTK yang baru.

BACA JUGA: Info Stok Darah di DIY, Selasa 30 Maret 2021

"Ya, kita tunggu saja. Karena nantinya pasti akan dibahas bersama. Apalagi ini masuk dalam prolegda," kata Agus.

Kepala BKAD Bantul Trisna Manurung mengatakan dirinya tidak bisa berkomentar banyak terkait pemisahan BKAD.

Sebab, apapun nanti, dirinya siap untuk melaksanakan keputusan dari eksekutif dan legislatif . Termasuk jika nantinya, BKAD dipisah.

"Ya, kalau saya ngikut saja nanti," terang Trisna.

Kendati demikian, Trisna mengakui jika ada wacana jika BKAD akan dipecah menjadi dua. Bagian Keuangan kemungkinan akan menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang fokus mengurusi pendapatan daerah. Sedangkan aset akan berdiri terpisah.

Namun, wacana ini masih diwarnai pro dan kontra. Salah satu alasan, kenapa Bagian Keuangan akan menjadi Dispenda, kata Trisna adalah didasarkan pada beban kinerja dari BKAD.

"Selama ini kami memang mengurusi aset, sedangkan di sisi lain, kami mengurusi penataan keuangan termasuk penyusunan APBD," ucap Trisna.

Oleh karena itu, lanjut Trisna, agar fokus kinerja khususnya untuk mendongkrak pendapatan mampu tercapai, sejatinya sudah saatnya bagian keuangan dipisah.

Sebab, dengan beban kerja BKAD saat ini, maka upaya untuk meraih pendapatan maksimal sulit terealisasi.

"Tapi kalau dipindah, ada di Dispenda, ya, pendapatannya daerah harus naik. Jangan jadi semacam BKAD," ucap Trisna.