BNI Gandeng Ratusan Pengembang di Danantara Housing Expo, Hadirkan Hunian Premium
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Ilustrasi bantuan
Harianjogja.com, JOGJA-Pemda DIY belum bisa menyalurkan bantuan sosial tunai dari APBD DIY kepada warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 4, karena masih melakukan refocusing atau pergeseran anggaran baik APBD murni maupun Dana Keistimewaan (Danais).
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pergeseran anggaran untuk kegiatan rutin di masing-masing organisasi perangkat daerah kepada penanganan Covid-19 termasuk bantuan sosial di dalamnya baru dalam tahap pembahasan.
Di samping pembahasan anggaran, pihaknya juga sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata siapa saja warga dan pelaku usaha mikro yang terdampak namun belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
BACA JUGA: Fairuz A Rafiq Umumkan Hamil Anak Ketiga
“Bansos yang akan kita beri masih tahap pendataan, kita kumpulkan data siapa saja yang belum medapatkan jatah bansos. Ini bukan perkara mudah karena bansos ada yang diberikan rutin, ada PKH [Program Keluarga Harapan, adan sembako [Bantuan Pangan Non Tunai], ada dari kepolisian, yang belum mendapatkan akan diberikan,” kata Baskara Aji, Kamis (22/7/2021).
Menurut Aji pendataan penting dialakukan supaya tidak ada yang data ganda yang mendapatkan bantuan. Saat ini Pemerintah Pusat tengah mendistribusikan bantuan sosial tunai untuk warga yang terdampak pandemi. Pada sisi lain bantuan PKH dan BPNT juga berjalan seperti biasa. “Sekarang ini kita masih mencari siapa saja yang sudah mendapatkan bantuan dan yang belum mendapatkan bantuan,” ucap Baskara Aji.
Lebih lanjut Baskara Aji mengatakan selain untuk bansoso pergerseran anggaran rutin juga akan dialokasikan untuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, belanja alat pelindung diri (APD) sampai pengadaan peti jenazah untuk pemakaman pasien Covid-19.
Dia berharap pergeseran anggaran selesai paling lambat akhir bulan ini atau Agustus mendatang, sehingga Agustus bansos bisa dicairkan. “Lebih cepat lebih baik, kalau bisa Agustus sudah mulai peluncuran. Kita lakukan percepatan,” ucap Baskara Aji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
DPRD Sleman meminta pembangunan sport center memperhatikan standar teknis cabang olahraga, kebutuhan atlet, dan kenyamanan masyarakat.
Kemnaker menyebut BSU 2026 sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja. Simak syarat penerima dan besaran bantuan Rp900.000.
Kemenhaj menyerap masukan jemaah umrah asal Jawa Timur untuk mengevaluasi layanan haji 2027, termasuk kesiapan petugas dan perubahan sistem pelayanan.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp883,4 miliar untuk diskon transportasi Nataru 2026/2027. Simak skema diskon pesawat, kereta, kapal, dan ASDP.
Dokter IDAI mengingatkan bahaya mandi hujan pertama setelah karhutla karena air hujan berpotensi membawa partikel dan polutan berbahaya.