Cegah Klaster Pilihan Lurah, 58 Kalurahan Harus Diprioritaskan untuk Vaksinasi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S mendorong Pemkab Gunungkidul memprioritaskan warga di 58 kalurahan yang menyelenggarakan pilihan lurah mendapatkan prioritas untuk divaksin Covid-19. Langkah ini untuk mencegah munculnya klaster penularan dari penyelenggaraan pilihan lurah.

“Tahapan sudah mulai dan potensi adanya perkumpulan atau kerumunan sangat mungkin dan ini harus diantisipasi agar tidak terjadi klaster penularan,” kata Ery, Kamis (22/7/2021).

Menurut dia, percepatan vaksinasi bagi warga di 58 kalurahan sangat penting agar pelaksanaan tahapan pilihan luran dapat berjalan dengan aman, lancar dan juga sehat. “Jadi saya mendorong agar kalurahan-kalurahan yang menyelenggarakan pilihan lurah bisa mendapatkan prioritas vaksin corona,” katanya.

Selain upaya percepatan vaksin, Ery mengingatkan dalam pelaksanaan tahapan harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyeberan virus. “Kami di komisi A terus lakukan pemantauan. Dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah ada komitmen ini, salah satunya membatasi jumlah pemilih di TPS maksimal 300 orang. Selain itu, ada juga pelaksanaan coblosan juga mengacu protokol kesehatan sama seperti saat penyelenggaraan pilkada di tahun lalu,” ungkapnya.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Tidak Tutupi Data agar Dibilang Berhasil Tangani Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, proses vaksinasi terus berjalan. Namun, untuk sekarang belum ada program untuk mempercepat vaksinasi bagi warga di kalurahan yang menyelenggarakan pilihan.

“Target masih sama yakni sasaran vaksin untuk petugas medis, sektor pelayanan publik, lansia, masyarakat rentan dan masyarakat umum,” katanya.

Meski demikian, Dewi tidak menampik pada saat jelang pemilihan, proses vaksinasi dapat difokuskan tehadap wilayah-wilayah yang menyelenggarakan coblosan. “Untuk sekarang memang belum, tapi ke depannya bisa dilakukan guna memastikan kesehatan warga saat pemilihan berlangsung,” katanya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, M Farkhan mengatakan, tahapan pilihan lurah terus berjalan dan tak terganggu dengan adanya pemberlakuan PPKM Darurat. Rencananya coblosan di 58 kalurahan akan diselenggarakan pada 30 Oktober mendatang.

Guna memperlancar penyelenggaraan pilihan lurah secara serentak, Pemkab Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,1 miliar. Jumlah ini ada penambahan sekitar Rp800 juta dari pagu awal yang disediakan dalam APBD 2021.

“Awalnya hanya Rp3,3 miliar untuk diberikan ke kalurahan yang menyelenggarakan pilihan. Tapi berhubung masih dalam masa pandemi, maka ada tambahan untuk memastikan penyelenggaraan bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.