Kanwil Kemenkumham DIY Salurkan Bantuan Paket 1.062 Paket Sembako

Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DIY bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham lainnya di seluruh Indonesia mengadakan aksi sosial bertajuk Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 pada Kamis (29/7/2021). Kegiatan yang dipusatkan di Jakarta itu digelar secara daring melalui platform Zoom dan diikuti oleh instansi struktural di bawah Kemenkumham RI di seluruh Indonesia.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Situngkir mengatakan berbagai kebijakan yang dikerahkan oleh pemerintah untuk menangani Covid-19 otomatis berimbas  pada sektor ekonomi masyarakat. Apalagi kebijakan PPKM Darurat belum lama ini yang membuat sejumlah sektor non-esensial dan non-kritikal berhenti beroperasi. Pihaknya tergerak untuk berdonasi kepada warga yang terdampak.

"Kami jajaran karyawan dan karyawati Kanwil DIY baik UPT PAS dan Imigrasi memberikan bantuan dengan total biaya Rp153 juta dan dialihkan dalam bentuk paket sembako sebanyak 1.062 paket," katanya.

Nominal uang itu merupakan bantuan dari Menteri Hukum dan HAM RI serta donasi dari seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham DIY. Sembako itu terdiri dari beras, sarden, gula, kopi dan minyak goreng serta telur. Ada pula berbagai kebutuhan lainnya yang akan disalurkan kepada pekerja informal yang benar-benar merasakan dampak dari kebijakan PPKM.

Budi mengatakan bantuan akan diserahkan secara mobile. Petugas Kanwil Kemenkumham DIY akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan berkeliling ke area Jogja untuk memberikan bantuan itu kepada masyarakat luas. Selain itu, pihaknya juga telah mendata beberapa tetangga pegawai yang diketahui juga merasakan imbas PPKM untuk juga disalurkan bantuan itu.

"Agar tidak terjadi kerumunan, nanti penyalurannya secara mobile saja. Misalnya teman-teman ketemu tukang becak atau pekerja informal yang lain di jalan, berikan. Begitu juga jika ada yang punya tetangga atau kenalan yang juga terdampak nanti bisa juga diberikan," ungkapnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah. “Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah. Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASNKemenkumham yang terpapar Covid-19.

Dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News