Advertisement
Sleman Butuh Kajian untuk Kebutuhan Perumahan Vertikal
Foto Ilustrasi rumah susun.-Harian Jogja - Jalu Rahman Dewantara
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Pemkab Sleman masih membutuhkan kajian terkait kebijakan pembangunan perumahan vertikal. Kajian tersebut akan menjadi dasar kebutuhan perumahan vertikal sesuai arahan Gubernur DIY.
Kepala DPUP-KP Sleman Taupiq Wahyudi mengatakan saat ini Pemkab masih fokus untuk mengejar target pemenuhan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) para pengembang perumahan di Sleman. Sebelum dilakukan monitoring oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kata Taufiq pemenuhan PSU para pengembang hanya 13 bidang.
Advertisement
"Setelah dilakukan monitoring oleh KPK saat ini jumlahnya bertambah menjadi 50an bidang. Untuk masalah perumahan kami fokus di sini dulu karena masih banyak pengembang yang belum memenuhi kewajiban PSUnya," kata Taufiq kepada Harian Jogja, Rabu (13/10).
Ia mengatakan, jumlah perumahan di Sleman sekitar 180an atau jumlah tidak lebih dari 200 titik. Dijelaskan dia, ada kendala yang ditemukan di lapangan terkait banyaknya pengembang perumahan yang belum memenuhi PSU. "Selain pengembangnya sudah tutup, keberadaannya juga tidak jelas lagi. Tetapi kami terus berupaya agar PSU ini bisa terpenuhi," katanya.
Disinggung soal desakan Pemda DIY agar Pemkab Sleman mengeluarkan kebijakan pembangunan perumahan vertikal karena keterbatasan lahan, Taupiq belum bisa memberikan komentar. "Kami masih membutuhkan kajian mendalam terkait masalah ini. Hasil kajian ini tentunya akan menjadi dasar bagi Pemkab Sleman untuk mengeluarkan kebijakan," katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman, Dona Saputra Ginting. Menurutnya sampai saat ini belum ada kebijakan spesifik yang mengatur pembangunan perumahan vertikal. "(Aturannya) sementara masih sangat makro," katanya.
Dia mengamini pendapat Taufiq jika dibutuhkan kajian mendalam sebelum kebijakan terkait perumahan vertikal dikeluarkan. "Kalau dibilang mendesak ya sebenarnya bisa dibilang mendesak, tetapi juga bisa dibilang tidak (butuh kajian)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dukung Transformasi Digital UMKM, Diskominfo DIY Gelar Pelatihan E-Business
PDIP Buka Peluang Koalisi, PAN Mantap Usung Kustini di Pilkada Sleman
Libur Lebaran, Ada 48 Laka Dengan 2 Kematian di Gunungkidul
Taman Pintar Dikunjungi 3 Ribu Lebih Wisatawan Sehari Selama Libur Lebaran
Advertisement
Tingkatkan Kesertaan KB Pria, Perwakilan BKKBN DIY Selenggarakan Kelompok KB Pria
Terungkap, Korsleting Freon AC Diduga Jadi Sebab Bus Terbakar di Ring Road Gamping
Jaring Masukan, Bapelkes DIY Gelar Forum Komunikasi Publik
DPC Gerindra: Usung Budi Waljiman, Jajaki Tokoh Lain hingga Jalin Komunikasi dengan Partai Koalisi
PKB Tetap Usung Abdul Halim Muslih untuk Pilkada 2024
Advertisement
Pilkada 2024, Sutrisna Wibawa: Pemerataan Pendidikan Jadi Modal Pembangunan Gunungkidul
Jelang Pilkada, KPU Jogja Siapkan Badan Adhoc dan Buka Konsultasi untuk Paslon Independen
Penganiaya Penjual Bakwan Kawi di Gowongan Akhirnya Dilepas, Ini Penyebabnya
Masuk Radar PKB, Sutrisna Wibawa : Semua Masih Cair
Zona Lama TPA Banyuroto Dirancang Jadi RTH, Zona Baru Bisa Tampung Sampah 5 Tahun ke Depan
Advertisement
UGM Tegaskan Kampus Tak Punya Sangkut Paut dengan Dosen yang Terlibat Penggelapan Uang
Berita Pilihan
Advertisement
Letusan Gunung Ruang Berisiko Tsunami, Begini Kronologi Erupsinya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pedagang Pasar Terban Pindah Ke Selter Sementara
- Kendaraan Keluar Lebih Banyak Dari yang Masuk di Mudik Lebaran, Ini Analisis Dishub DIY
- Kemenag Kota Jogja Kukuhkan 4 Agen Moderasi Beragama
- Hingga saat Ini Pemkot Jogja Masih Berusaha Selesaikan Pembangunan TPS 3R
- Arus Balik Lebaran, KAI Daop 6 Jogja Menambah KA Relasi Solobalapan - Pasarsenen
Advertisement
Advertisement
