Advertisement
Sleman Butuh Kajian untuk Kebutuhan Perumahan Vertikal
Foto Ilustrasi rumah susun.-Harian Jogja - Jalu Rahman Dewantara
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Pemkab Sleman masih membutuhkan kajian terkait kebijakan pembangunan perumahan vertikal. Kajian tersebut akan menjadi dasar kebutuhan perumahan vertikal sesuai arahan Gubernur DIY.
Kepala DPUP-KP Sleman Taupiq Wahyudi mengatakan saat ini Pemkab masih fokus untuk mengejar target pemenuhan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) para pengembang perumahan di Sleman. Sebelum dilakukan monitoring oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kata Taufiq pemenuhan PSU para pengembang hanya 13 bidang.
Advertisement
"Setelah dilakukan monitoring oleh KPK saat ini jumlahnya bertambah menjadi 50an bidang. Untuk masalah perumahan kami fokus di sini dulu karena masih banyak pengembang yang belum memenuhi kewajiban PSUnya," kata Taufiq kepada Harian Jogja, Rabu (13/10).
Ia mengatakan, jumlah perumahan di Sleman sekitar 180an atau jumlah tidak lebih dari 200 titik. Dijelaskan dia, ada kendala yang ditemukan di lapangan terkait banyaknya pengembang perumahan yang belum memenuhi PSU. "Selain pengembangnya sudah tutup, keberadaannya juga tidak jelas lagi. Tetapi kami terus berupaya agar PSU ini bisa terpenuhi," katanya.
Disinggung soal desakan Pemda DIY agar Pemkab Sleman mengeluarkan kebijakan pembangunan perumahan vertikal karena keterbatasan lahan, Taupiq belum bisa memberikan komentar. "Kami masih membutuhkan kajian mendalam terkait masalah ini. Hasil kajian ini tentunya akan menjadi dasar bagi Pemkab Sleman untuk mengeluarkan kebijakan," katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman, Dona Saputra Ginting. Menurutnya sampai saat ini belum ada kebijakan spesifik yang mengatur pembangunan perumahan vertikal. "(Aturannya) sementara masih sangat makro," katanya.
Dia mengamini pendapat Taufiq jika dibutuhkan kajian mendalam sebelum kebijakan terkait perumahan vertikal dikeluarkan. "Kalau dibilang mendesak ya sebenarnya bisa dibilang mendesak, tetapi juga bisa dibilang tidak (butuh kajian)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Angka Stunting di Bantul Turun, Dinkes Fokuskan Pencegahan Sejak Remaja
Advertisement
Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro, Kamis 3 Juli 2025
Jadwal dan Tarif DAMRI dari Semarang ke Jogja
Jadwal SIM Keliling di Kota Jogja Hari Ini, Kamis 3 Juli 2025
Tarif dan Jalur Trans Jogja Hari Ini, Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
330 Jemaah Haji Asal Kulonprogo Tiba di Bumi Binangun dengan Selamat
Berita Pilihan
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
- Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
- Program Rumat Sampah dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
- Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
- Pelatih PSIM Jogja Van Gastel Soroti Perbedaan Sepak Bola Indonesia dan Belanda, Singgung Pembinaan Usia Dini
Advertisement
Advertisement
