Libur Akhir Pekan, Pengawasan Wisatawan di DIY Diperketat

Malioboro, Sabtu (23/1/2021). - Harian Jogja/Sirojul Khafid
16 Oktober 2021 13:37 WIB Tim Harian Jogja Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pengawasan terhadap wisatawan yang berkunjung ke DIY pada akhir pekan ini akan lebih diperketat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan mengawasi 33 titik objek wisata yang belum boleh buka di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan tidak ada persiapan khusus dalam pengawasan wisatawan karena terus dilakukan setiap hari bersama aparat kepolisian dan TNI. Total petugas yang disiapkan sebanyak 428 personel.  

Selain itu, kata Noviar, petugas akan mengedukasi pengelola objek wista yang belum boleh buka dan masyarakat sekitar supaya tidak ikut membantu wisatawan untuk masuk dengan menjadi joki di jalur utama menuju objek wisata maupun jalur alternatif.

“Kalau ada yang masuk kita minta untuk ke luar dari objek wisata,” kata Noviar Jumat (15/10/2021).

Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 DIY ini menegaskan pemantauan dan pengawasan difokuskan ke objek wisata yang belum berizin untuk buka. Sementara objek wisata yang sudah buka pengawasannya diserahkan ke masing-masing Satgas di lokasi setempat.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, memprediksi akhir pekan dan libur Maulid Nabi bakal membuat kawasan Kota Jogja padat oleh wisatawan.

Pemkot akan mengaktifkan posko Tugu Malioboro Kraton (Gumaton) sebagai antisipasi melonjaknya wisatawan. Posko yang melibatkan petugas dari unsur TNI, Polri, dan Pemkot Jogja ini nantinya mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan sumbu filosofis. "Memang ini yang kita antisipasi dan semoga tidak terjadi arus wisatawan yang banyak. Posko Gumaton nanti kita aktifkan," kata Heroe.

Heroe menambahkan bus pariwisata belum diperbolehkan masuk ke Kota Jogja dan bagi wisatawan yang masuk harus mengantongi sertifikat vaksin. Selain itu penyekatan di area wisata yang belum dibuka juga masih diberlakukan.

Penjagaan tempat wisata menjelang akhir pekan dan libur Maulid Nabi bakal dilakukan oleh Satpol PP Bantul. Pengetatan dilakukan agar tidak muncul lonjakan kasus apalagi klaster baru.

"Sesuai fungsinya Satpol PP selaku koordinator Tim Gakkum tetap kita optimalkan di dalam pelaksanaan pengawasan prokes. Terutama di tempat-tempat yang rawan kerumunan, sesuai ketentuan PPKM Level 3," kata Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta.

Menurut Yulius, penyekatan dan penegakan aturan ganjil genap masih diterapkan. Terlebih saat ini muncul-muncul klaster baru.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP Sleman, Bondan Yudo Baskoro, mengatakan patroli Satpol PP akan berlangsung seperti akhir pekan pada umumnya seperti di tempat industri, usaha kuliner, usaha yang termasuk dalam rumpun kepariwisataan, hajatan dan lainnya.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan akan ada pengamanan khusus jika memang ada arahan dari Bupati Sleman. "Nanti tergantung dari pimpinan. Kalau ada arahan menyesuaikan," ungkapnya.

Okupansi Hotel

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyatakan belum ada peningkatan reservasi yang signifikan menjelang libur Maulid Nabi. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan hingga saat ini reservasi masih landai. “Masih landai belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Biasa naik kalau long weekend dibanding hari biasa,” ujar Deddy, Jumat.

Deddy mengatakan pada hari biasa untuk hotel bintang tiga sampai lima okupansi rata-rata 20%-40%, sementara untuk bintang dua ke bawah rata-rata okupansi antara 5%-20%. Sementara untuk weekend bintang tiga sampai dengan lima pada kisaran 60%-80%, untuk bintang dua ke bawah antara 20%-40%. “Pekan ini masih sama reservasinya kisaran itu. Namun, kami berharap ada kenaikan nanti,” ucap Deddy.

Menurut Deddy belum meningkatnya reservasi ini, karena pengaruh kebijakan pemerintah terkait dengan pemindahan hari libur dan larangan cuti. “Bagi kami itu kebijakan yang lucu. Alasannya kan tidak masuk,” ujarnya.

Ia mengharapkan pada kondisi saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berubah-ubah dan perlu adanya sosialisasi, serta solusi. Seperti aturan bus tidak boleh masuk Kota Jogja dan penutupan portal di Pantai Gunungkidul. Menurutnya terbatasnya objek wisata yang dibuka saat ini, turut mempengaruhi rendahnya okupansi.