Pusat Sunat Anggaran Kota Jogja hingga Rp200 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA--APBD Kota Jogja tahun depan dipangkas oleh Pusat.

Pemkot Jogja telah menyelesaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Adapun prioritas utama penggunaan APBD untuk pengembangan infrastruktur wisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Pengembangan infrastruktur wisata ada dalam pembangunan kelurahan yang terintegrasi dengan master plan. Demikian pula untuk sektor pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan branding Kota Jogja sebagai kota industri kreatif dikuatkan,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kamis (2/12/2021).

Lebih lanjut ia menuturkan, APBD 2022 juga sudah dirancang untuk penanganan pandemi Covid-19. Seluruh program serta kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) merespons pandemi yang secara kebutuhan dan antisipasi bisa diperhitungkan.

"Bagaimana penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penguatan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi fokus penyusunan APBD 2022 ini,” terangnya.

Menurut Heroe, jika APBD 2022 di seluruh wilayah Indonesia mengalami pemotongan anggaran. Untuk Kota Jogja, pemotongan anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar.

"APBD Kota yogyakarta pada tahun depan mengalami penyusutan karena ada pemotongan sekitar Rp200 miliar," ujarnya.

Selain mendapat pemotongan anggaran APBD dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta pun mengalami penurunan imbas Covid-19.

BACA JUGA: Pengusaha Pariwasata di Jogja Mohon Wisata Tak Ditutup Saat PPKM Level 3

Ia berharap ekonomi Kota Jogja bisa tumbuh seperti tiga bulan terakhir. Dengan demikian, dapat mengembalikan potensi ekonomi masyarakat.

“Kalau kondisi ini bisa konsisten dan terus bisa mengembalikan potensi ekonomi masyarakat, baik yang berasal dari wisata maupun tumbuhnya kegiatan mahasiswa yang sudah melakukan perkuliahan luring,” imbuhnya.

Jawatannya optimistis tahun 2022 akan tumbuh dengan lebih baik. Namun, syaratnya semua masyarakat taat dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) dalam setiap aktivitasnya.

"Masyarakat harus disiplin prokes di semua destinasi wisata dan area publik," kata dia.