PPKM Level 3 Batal, Prokes Diminta Tak Kendor

Harianjogja.com, SLEMAN-Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengaku akan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang membatalkan rencana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. 

"Yang namanya kebijakan dari pusat tetap akan kita pelajari dulu. Tapi pada prinsipnya, kita tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku nantinya," kata Kustini Selasa (7/12/2021).

Meskipun begitu, Kustini menegaskan Pemkab Sleman tidak akan mengendorkan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Sebab, meski kasus positif telah melandai, masih ada potensi penyebaran Covid-19.

"Prinsipnya kita harus selalu siaga, itu yang selalu saya sampaikan dimana pun dan pada siapapun. Apakah itu PPKM level 3 atau ada istilah yang lain, kita tetap perketat pengawasan di Sleman itu sendiri," terang Kustini.

Kustini menuturkan, pihaknya belum menentukan kebijakan terbaru terkait pembatalan level 3 tersebut. Namun ia memastikan, kebijakan terkait pengawasan pada momen Nataru melalui Instruksi Mendagri sebelumnya telah dikoordinasikan dengan unsur-unsur terkait.

"Destinasi wisata tetap buka dengan pembatasan 50 persen kapasitas, penerapan ganjil genap transportasi, termasuk pelarangan petasan dan kembang api selama pergantian tahun," tegas Kustini.

Baca juga: Naik Pesawat saat Nataru, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib PCR

"Saya juga minta agar warga perantau untuk tidak pulang dulu. Jika memang tidak darurat, kita tahan dulu mobilitasnya agar tidak ada kasus baru yang bisa merugikan kita semua," tambah Kustini.

Sementara itu, epidmiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Bayu Satria Wirayama, M.P.H., justru menyayangkan kebijakan pembatalan PPKM Level 3 yang diambil pemerintah. Menurutnya, salah satu alasan pembatalan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 sudah membaik dan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali telah mencapai target kurang sesuai.

"Alasan vaksin mencapai target itu kurang setuju. Kondisi Covid-19 membaik memang tapi vaksinasinya masih belum bagus," jelasnya, Rabu (8/12/2021).

Ia menyampaikan Indonesia belum memenuhi target WHO untuk mencapai vaksinasi Covid-19 sebesar 40 persen populasi. Saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di tanah air baru sekitar 37 persen populasi dengan kondisi yang belum merata. Misalnya, jumlah lansia masih kurang sekali dibandingkan dengan masyarakat umum dan pekerja.

Kendati membatalkan PPKM level 3, Bayu menilai masih ada beberapa kebijakan yang diadopsi untuk memperketat mobilitas. Salah satunya orang dengan status vaksin lengkap yang boleh bepergian dengan pesawat maupun jalur lainnya ditambah antigen 1x24 jam. Hal ini sangat bagus untuk membatasi mobilitas mereka yang belum mendapatkan vaksin dimana risikonya lebih tinggi untuk tertular atau menjadi sakit dibandingkan yang sudah menndaptkan vaksin. Selain itu, aturan terkait perjalanan internasional juga diperketat sehingga baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan karena kasus impor.

Peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM ini menegaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap wajib meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, treatment) menjelang periode nataru. Pasalnya, meski mobilitas berusaha dibatasi namun jalur darat via kendaraan pribadi masih mempunyai kemungkinan lolos dari pengetatan.

"Oleh sebab itu, program 3T tetap harus ditingkatkan terutama testing dan tracing diperkuat dengan menambah kapasitas khusus menjelang periode nataru, memastikan logistik di faskes mencukupi, aktivasi isoter dan RS lapangan serta memastikan nakesnya tersedia," teranngnya.

Tak hanya itu, Bayu mengimbau masyarakat untuk patuh 5M selama beraktifitas di periode nataru. Tidak kalah pentingnya, upaya skrining dengan aplikasi peduli lindungi harus lebih ketat dan konsisten.

"Jadi sebenarnya ada PPKM level 3 atau tidak yang penting konsistensi dan pembatasan mobilitas bagi non vaksin, peningkatan 3 T terutama saat periode dengan mobilitas yang diprediksi meningkat, mempercepat vaksinasi dan cakupannya diperluas, serta disiplin 5M," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News