BPS Bakal Menyurvei Berapa Biaya Hidup di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA--Badan Pusat Statistik (BPS) DIY akan menggelar survei biaya hidup pada tahun depan di Kota Jogja dan Kabupaten Gunungkidul dengan sasaran masing-masing 1.600 rumah tangga sebagai dasar untuk menentukan indeks harga konsumen untuk penghitungan inflasi.

“Survei Biaya Hidup diselenggarakan terakhir kali pada 2018. Seharusnya, kegiatan ini dilakukan secara periodik lima tahun sekali,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Sugeng Arianto di Yogyakarta, Senin (13/12/2021).

Namun demikian, survei biaya hidup dilakukan satu tahun lebih cepat karena kondisi saat ini dinilai sudah jauh berbeda dibanding 2018, khususnya pada pola konsumsi masyarakat yang mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19.

“Kalau dilakukan pada 2021, kondisinya belum cukup stabil tetapi jika dilakukan pada 2023 terlalu lama sehingga diputuskan dilakukan pada 2022 karena kondisi sudah mulai stabil,” katanya.

BACA JUGA: Nataru, Kemenhub & TNI-Polri Sediakan Fasilitas Vaksinasi dan Tes Antigen

Berbeda dengan survei lain yang hanya membutuhkan waktu singkat satu kali pertemuan dengan responden, maka dalam survei biaya hidup ini harus dilakukan hampir sepanjang tahun.

“Makanya, kami meminta pengertian dari masyarakat yang nantinya menjadi responden untuk meluangkan waktu dan mengisi survei sesuai kondisi yang sebenarnya,” katanya.

Petugas dari BPS dimungkinkan datang setiap pekan sekali bertemu dengan responden untuk melakukan klarifikasi dan memastikan masyarakat mengisi survei dengan benar.

“Penyelenggaraan survei biaya hidup di Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul akan dilakukan dengan mekanisme yang sama. Gunung Kidul baru mengikuti survei ini untuk pertama kali,” katanya.

Dengan digelar di dua wilayah yang berbeda, Sugeng berharap akan mendapat hasil survei yang lebih komprehensif mengingat Yogyakarta dan Gunungkidul memiliki karakteristik yang berbeda. “Harapannya, kami akan memperoleh potret yang menyeluruh untuk menggambarkan pola konsumsi di DIY,” katanya.

Di Kota Yogyakarta, survei akan dilakukan empat tahap. Masing-masing tahap dilakukan selama tiga bulan dengan 400 responden yang tersebar di 14 kecamatan di kota tersebut kecuali untuk tahap pertama hanya diikuti 13 kecamatan. Kecamatan Gondomanan tidak masuk dalam survei tahap pertama.

Setiap rumah tangga yang menjadi responden akan memperoleh buku survei yang harus diisi secara rutin sesuai indikator yang ditetapkan, misalnya belanja makanan dan non makanan.

Petugas akan datang secara berkala ke responden untuk memastikan survei sudah diisi dengan benar agar hasil yang nantinya diperoleh juga valid dan bisa menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Survei diperkirakan selesai pada akhir 2022 dan datanya akan dimasukkan dalam tabulasi secara nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara