Advertisement

Harga Rumah Subsidi Jogja Jadi Tantangan, Gunungkidul Paling Realistis

Herlambang Jati Kusumo
Senin, 24 Januari 2022 - 18:27 WIB
Budi Cahyana
Harga Rumah Subsidi Jogja Jadi Tantangan, Gunungkidul Paling Realistis Ilustrasi rumah subsidi - JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Minat masyarakat Jogja dan sekitarnya untuk membeli rumah subsidi sangat tinggi, tetapi terkendala tingginya harga tanah.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY Ilham Muhammad Nur mengatakan jumlah pasokan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara 300-500 unit. “Permintaan sebenarnya melebihi jumlah tersebut. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan asosiasi lain,” ucap Ilham, Senin (24/1/2022).

Advertisement

BACA JUGA: Pengumuman, Harga Rumah Bersubsidi Naik 7 Persen, Ini Daftar Lengkapnya

Ilham mengungkapkan ada sejumlah alasan pengembang belum bisa memenuhi seluruh permintaan yang ada. Salah satunya yang paling krusial menurut Ilham adalah harga tanah yang terlampaui tinggi. “Antusiasme masyarakat tinggi, namun ada kendala seperti harga tanah sulit dijangkau. Paling memungkinkan untuk wilayah DIY ya di Gunungkidul,” ujarnya.

Selain masalah harga tanah yang tinggi, Ilham mengatakan tantangan lain pengembang saat ini yaitu penerapan online single submission (OSS). Penerapan OSS yang bertujuan memudahkan developer justru menyulitkan. “Kendala OSS, tidak memperlancar tetapi malah memperlambat. Perlu sinkronisasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat,” ucap Ilham.

Dilansir dari Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di 2022 ini.

BACA JUGA: Pandemi, Pembangunan Sejuta Rumah Subsidi Jalan Terus

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu dari meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari angka 56,5% ke 70%.

Target intervensi langsung pemerintah sejumlah 5 juta unit rumah untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni, salah satunya dari subsidi perumahan (FLPP/SSB-SBUM) sebesar 900.000 unit dan Tapera sebesar 500.000 unit.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Kapan Kantor Pemerintah Pindah ke IKN? Ini Kata Luhut

News
| Senin, 23 Mei 2022, 23:27 WIB

Advertisement

alt

Arti 4 Prasasti yang Tertempel di Tugu Jogja

Wisata
| Senin, 23 Mei 2022, 14:27 WIB

Advertisement

Advertisement