Bantul Gratiskan BPHTB untuk Rumah Subsidi

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendukung program nasional penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pendukung dalam program penyediaan 3 juta unit rumah bersubsidi. Di Bantul sudah dimulai pembangunan rumah bersubsidi di Sedayu untuk menyediakan masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR) dengan harga sekitar Rp160 juta.

“Program nasional, program presiden, program kementerian perumahan, sehingga Pemda ini sifatnya mensupport, mendukung, turut mensukseskan program nasional,” kata Halim, Selasa (2/9/2025).

BACA JUGA: Gelombang Panas Spanyol, 2.170 Orang Meninggal

Menurutnya, melalui harga yang lebih terjangkau, MBR memiliki peluang untuk bisa memiliki rumah sendiri. Dukungan Pemkab Bantul diwujudkan dengan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) khusus untuk rumah subsidi.

“Kami mendukung dari sisi pembebasan BPHTB bagi rumah yang bersubsidi. Itu pajaknya nol bagi rumah bersubsidi. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, BPHTB-nya kita bikin nol. Itu bentuk atau wujud support Pemkab,” ucapnya.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Bantul, Jimmy Alran Manumpak Simbolon, menambahkan Pemkab Bantul juga berperan dalam pendataan calon penerima rumah subsidi.

“Artinya kan harus mendata juga siapa saja yang cocok atau sekiranya bisa menerima program itu. Yang pastikan sasarannya itu masyarakat berpenghasilan rendah juga. Jadi kita hanya punya kewenangan melalui program RTLH [Rumah Tidak Layak Huni],” kata Jimmy.

Selain itu, Pemkab juga memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi pengembang rumah subsidi. Saat ini, tercatat sekitar 15 pengembang yang aktif di Bantul dengan realisasi pembangunan kurang lebih 400 unit rumah bersubsidi.

“Yang kedua, mempermudah itu proses pengurusan izin PBG maupun segmen untuk pengembang yang bergerak di bidang rumah subsidi,” ujarnya.

BACA JUGA: PSS Sleman Pinjamkan 2 Pemain Muda ke Persika dan Pekanbaru FC

Berdasarkan data Pemkab masih ada sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni. Namun, anggaran yang tersedia membuat realisasi penyediaan rumah subsidi hanya bisa dilakukan secara bertahap.

“Tahun ini kita hanya bisa menyelesaikan 75 rumah subsidi layak huni. Tahun 2026 kita harapkan sekitar Rp4 miliar anggaran bisa dialokasikan, dan itu setara dengan sekitar seratusan unit rumah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.