Rapat Assets & Liabilities Commitee Rumuskan Strategi Membangun Ekonomi Regional DIY    

Dalam rangka pengembangan Regional Chief Economist (RCE) dan koordinasi teknis instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah untuk penyiapan data dan analisis evaluasi ALCo  Regional dan aktualisasi peran Kanwil dalam membangun ekonomi regional serta tindak lanjut dari asistensi oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mengadakan rapat ALCo bulanan yang dilakukan secara daring melalui zoom yang dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa (22/2/2022). 

Acara ini diikuti oleh perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta serta KPKNL Yogyakarta membahas kinerja penerimaan dan pengeluaran periode Januari 2022. Hasil dari rapat ALCo ini kemudian dituangkan dalam Laporan ALCo regional yang merupakan bentuk pemantauan serta evaluasi Kanwil DJPb. 

 Berdasarkan postur APBN dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Januari  2022 mencapai Rp249,7 Miliar atau 2,13% dari pagu sebesar Rp11,7 Triliun. Realisasi belanja tersebut tumbuh negatif 59,19% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Penurunan tingkat penyerapan anggaran ini diduga diakibatkan oleh keterlambatan juknis kegiatan, sebagian besar belanja modal masih dalam tahap pengadaan, dan kebijakan blokir pada belanja modal.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak bruto sampai dengan  31 Januari 2022  mencapai Rp 411,39 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 18,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penerimaan bea dan cukai menunjukkan pertumbuhan positif yang ditunjukkan dengan realisasi yang melampaui trajectory  (proyeksi bulanan) yaitu Rp 38,96 miliar atau 3,47% dari target.  

Untuk PNBP yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta belum dapat mencapai target dengan capaian realisasi penerimaan sampai dengan Januari 2022 sebesar Rp 315,24 juta dari target sebesar Rp 466,87 juta. Hal  ini diakibatkan adanya kebijakan PPKM level 3 berimbas pada pembatasan semua sektor yang menyebabkan perlambatan perekonomian serta regulasi yang mengatur pelaksanaan Crash Program keringanan utang belum ditetapkan sehingga program dimaksud belum dapat dilaksanakan . 

Melihat capaian dari sisi belanja maupun penerimaan, belanja K/L masih perlu diupayakan untuk terus diakselerasi mengingat capaiannya masih mengalami kontraksi yang cukup besar di awal tahun sedangkan untuk penerimaan terutama perpajakan telah diawali dengan kinerja yang bagus dengan didukung oleh mayoritas komponen penerimaan.  

Sebagaimana dimandatkan pada asistensi ALCo pada bulan Januari lalu, UMKM menjadi satu isu yang perlu dibahas pada rapat bulanan ALCo. Terkait isu UMKM ini, salah satunya  melalui bentuk pemberdayaan UMKM, dimana  Kanwil DJP telah melaksanakan program tersebut melalui Business Development Services (BDS). 

Di tahun 2021, BDS yang telah dilakukan terkait dengan foto produk, insentif pajak, serta cara tepat mengelola usaha. Sedangkan di tahun 2022, DJP berencana melakukan koordinasi dengan UMKM Sahabat Pajak untuk edukasi perpajakan dan keterampilan pengembangan usaha.  

Untuk  KPPBC Yogyakarta, pembinaan UMKM dilakukan melalui aplikasi Jogja Business Service Center (JBCS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan oleh Disperindag. Keseriusan DJBC dalam pemberdayaan UMKM ini juga terwujud dalam ditetapkannya pemberdayaan UMKM sebagai Indikator Kinerja Utama.  

Sedangkan untuk KPKNL Yogyakarta, program pemberdayaan UMKM dilakukan melalui  Kedai Lelang UMKM melalui laman lelang.id, Crash Program Keringanan Utang , dan pemberian diskon sewa BMN.

Acara rapat diakhiri dengan sesi diskusi dimana pada kesempatan ini disinggung terkait implementasi secara riil dan kontribusi nyata atas program pemberdayaan UMKM salah satunya melalui Rumah UMi yang memajang produk UMKM binaan unit Kementerian Keuangan serta dibentuknya koordinasi dan kolaborasi kehumasan dari masing-masing eselon 1 untuk melakukan publikasi terkait ALCo ke masyarakat luas.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News