Gunungkidul Jadi Satu-satunya Lokus Energi Terbarukan di DIY, Ini yang Disiapkan
Gunungkidul menjadi satu-satunya daerah di DIY dalam program pengembangan energi terbarukan. Disiapkan bibit jagung untuk 1.000 hektare dan empat pabrik.
Ilustrasi bantuan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemerintah bakal menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor). Meski demikian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial untuk penyaluran ke masyarakat.
Kepala Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Asti Wijayanti mengatakan, sudah mendapatkan informasi berkaitan program terbaru dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan BLT minyak goreng.
Rencananya ada beberapa sasaran yang mendapatkan bantuan Rp300.000 untuk tiga bulan mulai dari April-Juni, di antaranya penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
BACA JUGA: Anggota Dewan Mendagri Karnavian Jelaskan Insiden Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode
“Sesuai pidato presiden, penerima PKH dan BPNT akan mendapatkan bantuan ini,” kata Asti kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Dia menjelaskan, untuk penerima PKH ada sebanyak 54.392 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan program BPNT ada sebanyak 96.855 KPM. Asti menggaris bawahi, penerima PKH ada juga yang menerima program BPNT sehingga mendapatkan bantuan dobel.
Oleh karenanya, sambung dia, untuk pelaksanaan penyaluran BLT minyak goreng masih menunggu juknis dari kemensos sebagai acuan. “Ya kami masih menunggu teknis dari pelaksanaan seperti apa,” ungkap mantan Kepala Dinas Pariwisata ini.
Sejak munculnya pandemic Covid-19, banyak bantuan yang digelontorkan ke masyarakat. Salah satunya BLT Dana Desa yang diberikan sejak 2020 dan masih berjalan hingga sekarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul menjadi satu-satunya daerah di DIY dalam program pengembangan energi terbarukan. Disiapkan bibit jagung untuk 1.000 hektare dan empat pabrik.
Bareskrim Polri menggerebek sembilan sarang narkoba di Sumatera Utara, mengamankan 36 orang, serta menyita sabu dan barang bukti lainnya.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Kemnaker menargetkan 70% lulusan pelatihan vokasi bekerja melalui transformasi BPVP, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan pelacakan alumni.
Kemenhub mengkaji tarif batas bawah angkutan darat, penyeberangan, dan laut untuk menjaga keselamatan serta menekan risiko praktik ODOL.
Kemenperin menargetkan produktivitas pekerja manufaktur mencapai Rp147,7 juta per orang pada 2029 melalui penguatan SDM dan pendidikan vokasi.