Rapat ALCo Regional Realisasi s.d. 31 Maret 2022: Realisasi Belanja Triwulan I Capai 4,23T

JOGJA - Bertempat di ruang rapat lantai II Kanwil DJPb D.I Yogyakarta, Kamis (21/4/2022) perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Keuangan kembali mengadakan Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional. Rapat diikuti oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb), KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, dan Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta. Rapat ALCo kini telah menjadi kegiatan rutin bulanan sebagai pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Pendapatan Negara Mulai Pulih

Rapat dimulai dengan paparan Kepala Kanwil DJPb D.I Yogyakarta mengenai kinerja APBN di Prov. D.I. Yogyakarta. Pendapatan negara sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar 1,49 T, mengalami kenaikan 39,19 M atau tumbuh 2,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Kenaikan kinerja pendapatan ini disinyalir berasal dari penerimaan cukai yang naik sebesar 70,61% atau sebesar 65,08 M. Kenaikan penerimaan cukai juga dikonfirmasi langsung oleh perwakilan KPPBC Daerah Istimewa Yogyakarta. “Penerimaan cukai yang naik ini dikarenakan adanya pelunasan cukai hasil tembakau yang seharusnya jatuh tempo pada bulan April” terang Wiwik.  Sebagai komponen pendapatan negara, penerimaan perpajakan juga memberikan kabar baik yaitu pertumbuhan penerimaan pajak s.d. Maret 2022 mencapai 13,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Penerimaan perpajakan bruto oleh Kantor Wilayah DJP D.I Yogyakarta diklaim mencapai 1,14 T ini didukung oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menyumbang sekitar 32,69M. Penerimaan PNBP dari DJKN turut menyumbang dalam pendapatan negara sebesar 6,88M yang bersumber dari Pengelolaan BMN, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang. Menurut Kepala KPKNL Yogyakarta, melalui pemanfaatan BMN yang idle diharapkan mampu menaikkan penerimaan negara bukan pajak melalui pengelolaan BMN.

Belanja Negara Belum Maksimal

Berbeda dengan kondisi pendapatan negara, realisasi belanja negara tercatat sebesar 4,23 T, yang terdiri atas belanja K/L sebesar 1,85 T dan TKDD sebesar 2,39 T. Tercatat belanja K/L mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 265,49M (12,6%) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Hal ini diakibatkan oleh keterlambatan juknis kegiatan dan automatic adjustment. TKDD juga mengalami penurunan sebesar 152,18M (5,8%) yang disebabkan oleh penurunan realisasi DAK non fisik berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang baru disalurkan di bulan April. Kinerja belanja negara yang masih belum menunjukan kenaikan dibandingkan periode 2021 memberikan catatan tersendiri untuk lebih baik kedepannya. Selain kondisi APBN, kondisi ekonomi regional Yogyakarta juga dibahas dalam forum ini, salah satunya tentang peluang investasi daerah tepatnya Kawasan Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan (ITMP BYP). Target program ini adalah kunjungan dari wisatawan mancanegara sebanyak 4 juta orang di tahun 2045.

Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM

Seperti agenda rapat ALCo bulan sebelumnya, pemberdayaan UMKM juga tetap menjadi isu strategis yang dibahas. KPPBC Yogyakarta telah melakukan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor yang merupakan bentuk kolaborasi antara KPPBC, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pemberdayaan ini dilakukan melalui inisiatif strategis antara lain Forum Komunikasi Ekspor Impor (FKEI), Jogja Business Service Center (JBSC), intensifikasi utilitas fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah), dan rumah solusi ekspor. Bukan hanya itu, KPPBC telah mencanangkan Program Pengusaha Wanita Mandiri (Prostari) yang khusus diperuntukkan bagi pengusaha wanita. Sementara itu KPKNL juga memiliki program unggulan dalam upaya pemberdayaan UMKM yaitu melalui pemberian diskon sewa bagi pelaku usaha UMKM. BDK Yogyakarta juga menambahkan bahwasanya mereka siap untuk menjadi fasilitator dalam rangka menambah kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan. Program pemberdayaan UMKM ini diharapkan mampu mendukung program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News