Haryadi Ditangkap KPK, Warga Cukur Gundul di Balai Kota Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Dodok Putra Bangsa, aktivis Warga Berdaya mencukur plontos kepalanya di depan komplek Balai Kota Jogja setelah Haryadi Suyuti ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) pada Sabtu (4/6/2022).

Dodok yang semula berambut gondrong itu mengaku memenuhi nazarnya pada 2019 lalu. Saat itu ia berjanji akan mencukur gundul kepalanya jika KPK berani menindak maraknya pembangunan hotel yang berimbas pada ruang hidup masyarakat.

Aksinya dimulai dengan mengikat rambut panjangnya dengan menggunakan tali rafia dan kemudian dicantolkan ke tiang pagar di kompleks Balai Kota Jogja sebelah utara. Secara bergantian aktivis Warga Berdaya dan organisasi masyarakat sipil memotong rambut Dodok.

Aksi itu berlangsung kurang lebih selama setengah jam. Setelah rambutnya habis tercukur, ia melempar sebutir telur ke plang penanda tulisan Kantor Wali Kota Jogja sebagai simbol bahwa kasus korupsi pecah telur di Jogja setelah tertangkapnya Haryadi Suyuti.

Dodok menjelaskan aksi cukur rambut itu bukan berarti dirinya benci dengan Haryadi. Hanya saja, ia mengaku diingatkan oleh rekan-rekannya untuk menjalankan nazar yang telah dijanjikannya pada 2019 lalu saat ia mengencingi kantor Walikota Jogja untuk membuang roh jahat yang bermukim di kantor tersebut.

"Ini sebagai ritual saja dengan arti rambut itu adalah mahkota dan mahkota hanya digunakan oleh pemimpin. Maksud saya mencukur rambut ini adalah dengan makna berani melepaskan mahkota setelah Haryadi tertangkap dan kemudian memulai hal baru," ungkapnya.

Menurut Dodok, mahkota yang dipakai di kepala menyimpan suatu potensi yang luar biasa yakni otak. Otak dapat digunakan pemimpin untuk berbuat benar demi kesejahteraan rakyatnya. "Karena di dalam mahkota ada otak yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat," jelas dia.

Dia menambahkan berbagai pihak telah mewanti-wanti sejak 2013 lalu bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pembangunan berbagai hotel yang marak di Jogja. Meski begitu kasusnya belum mencuat ke permukaan.

"Walaupun KPK lambat, tapi tetap bersyukur karena ini bukan menjadi akhir tapi awal. KPK tetap harus memeriksa ratusan izin hotel yang sudah terbit. Bisa diduga ada aroma yang seperti kasus ini. KPK juga harus detail untuk mengusut izin hotel yang dikeluarkan pada masa Haryadi," ujarnya. 

BACA JUGA:  Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News