Advertisement
LBH AryawirarajaJogja Temukan Dugaan 17 Pelanggaran Mantan Kepala Bea Cukai Eko Darmanto
Suasana jumpa pers LBH Aryawiraraja yang menyampikan dugaan pelanggaran mantan Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto. Istimewa.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aryawiraraja menyampaikan setidaknya mantan Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto melanggar 17 perundang-undangan atas dugaan pencucian uang yang ia lakukan, Sabtu (11/3/2023).
Dugaan pelanggaran 17 perundang-undangan tersebut meliputi UUD RI 1945 pasal 23A tentang Fungsi Pajak, Undang-undang (UU) Pemberantasan, UU Pencucian Uang, UU Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, hingga Peraturan Menteri Keuangan No.237/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Bidang Cukai.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Tak hanya menduga Eko Darmanto, LBH Aryawiraraja juga menduga mantan pegawai pajak Rafel Alun juga melakukan hal serupa. Kondisi pegawai pajak dan bea cukai yang tak amanah, menurut LBH Aryawiraraja, menyebabkan kondisi keuangan negara terancam, terutama pendapatan APBN.
Ketua Departemen Advokasi LBH Aryawiraraja Mustofa menjelaskan ulah korupsi dan pencucian uang oknum pejabat Kementerian Keuangan merugikan negara. “Mereka yang seharusnya menjadi contoh dalam mengelola keuangan negara justru melakukan korupsi, berkolusi bahkan berkongsi sehingga daya serap dan optimalisasi APBN menjadi bocor karena ulah oknum di dalamnya,” jelasnya.
Agar kejahatan keuangan tersebut tak terulang, jelas Mustofa, LBH Aryawiraraja mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus tersebut. “Kami juga mendukung langkah PPATK untuk mengaudit investigasi aliran dana oknum Dirjen Pajak dan Bea cukai pada Kementerian Keuangan sebesar Rp300 triliun,” tegasnya.
LBH Aryawiraraja juga menghimbau Presiden Jokowi, lanjut Mustofa, untuk membuat tim khusus investigasi oknum pejabat yang bermasalah. “Kami juga meminta pemerintah untuk memecat secara tidak hormat ASN yang terlibat kasus tersebut,” ujarnya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sapi Sakit LSD di Sleman Bertambah Jadi 1.375 Kasus
Sudah Dibuka, Ada 12 Pelatihan Kerja Gratis bagi Warga Jogja
Bupati Bantul Tolak Pemberhentian Jam Malam Anak, Ini Alasannya
Rawan Kecelakaan, KAI Taruh Speed Bump di 10 Pelintasan KA Tanpa Petugas
Advertisement
Ada Larangan Bukber untuk ASN, Pengusaha Kuliner: Omzet Anjlok 300%
7 Bakal Calon DPD DIY Lolos Pendaftaran, Ada GKR Hemas hingga Gus Hilmy
Sri Sultan HB X Resmikan Gedung Laboratorium Terpadu Sasana Mulya Husada
Siklon Tropis Herman! BMKG Peringatkan Warga Wilayah Kulonprogo Bagian Utara
Bertambah, Kini Ada 5 Warga Gunungkidul Dirawat di RS karena Virus Corona
Advertisement
Gegara Larangan Thrifting, Pedagang di XT Square Mengeluh Omzet Anjlok
Renovasi Pasar Sentul Makan Waktu 7,5 Bulan, Ratusan Pedagang Segera Dipindahkan
Ada Siklon Tropis Herman, BPBD Minta Warga DIY Waspada!
Piala Dunia Batal Digelar di Indonesia, Jogja Ikut Terdampak
Diduga Terpeleset, Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Saluran Irigasi
Advertisement
Petugas Temukan Daging Sapi Busuk Satu Lemari Penuh di Pasar Kulonprogo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Angin Kencang di Wilayah Bantul, 5 Kapanewon Terdampak
- Pemkab Gunungkidul Pastikan ADD untuk Kalurahan Tidak Dipangkas
- GKR Hemas Ajak Perempuan Muslim Mengamalkan Pancasila
- Waspada Cuaca Ekstrem Empat Hari ke Depan, Hujan Tidak Lama tapi Anginnya Merusak
- Tak Bayar Uang Pengganti, Mantan Lurah Getas Gunungkidul Bisa Dihukum Lebih Lama
Advertisement
Advertisement
