DIY Ubah Strategi Atasi Inflasi, Begini Caranya

Harianjogja.com, JOGJA—DIY mengubah strategi penanganan inflasi dengan menyasar pasar yang lebih kecil.

Komoditas pangan yang turut memengaruhi inflasi antara lain cabai, beras, hingga telur. Gubernur DIY Sri Sultan HB X berupaya agar pengendalian inflasi dilakukan pada pasar kecil, bukan hanya pasra induk di DIY. 

Berdasarkan data BPS, inflasi DIY pada Februari 2023 tercatat 0,27% month to month. Dengan capaian ini, inflasi tahunan DIY berada pada level 6,28% year on year. Sri Sultan mengatakan jumlah ini perlu ditekan agar tidak meningkatkan angka kemiskinan di DIY yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Angka 6,28 % ini, menurut Sri Sultan, sangat tinggi dan harus segera ditangani dengan strategi baru. Apabila tidak, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi DIY bisa minus.

Sultan mengimbau bupati dan wali kota serta kepala OPD untuk bekerja lebih cerdas, tidak hanya sesuai adat kebiasaan saja. Dirinya ingin pimpinan instansi bisa berpikir tidak hanya makro tapi juga mikro sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik, lebih detail, lebih mikro.

“Jangan lagi misalnya untuk jual beras murah hanya di pasar besar. Nanti dibeli pedagang juga. Jadi akhirnya enggak ada artinya karena bukan dibeli masyarakat langsung. Kalau di pasar kecil beda lagi, pasti lebih tepat sasaran,” papar Sri Sultan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY, Rabu (15/03) di Royal Ambarrukmo Hotel, Sleman. 

Guna mengatasi inflasi, Sri Sultan mendorong para pimpinan daerah untuk lebih ringan tangan mengucurkan dana. Bahkan Sultan punya ide membeli panenan penduduk dan kemudian menjual langsung pada masyarakat, tanpa melalui pedagang besar atau tengkulak.

Selain itu, Sri Sultan sedari awal sudah berkomitmen membantu ongkos kirim. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi pedagang kecil, karena bisa memperoleh barang murah, tanpa ongkos kirim, sehingga bisa bisa dijual lebih murah. Dengan begitu masyarakat pun mampu membelinya. Namun sekali lagi Sri Sultan menegaskan, agar komoditas-komoditas tersebut jangan hanya didistribusikan ke pasar besar seperti Beringharjo atau Demangan saja, tetapi harus ke pasar kecil di kecamatan dan kelurahan.

“Harus sampai bawah. Percuma kalau tidak. Ini supaya masyarakat kecil bisa menikmati harga yang lebih murah. Pengalaman dari Beringharjo itu inflasinya tidak bisa kita pegang karena dari Kranggan harga cabai saja sudah berbeda, ada Rp32.000, ada Rp30.000, tergantung lokasi. Jadi jualan di pasar itu kalau posisinya beda, harganya sudah berbeda, sehingga menimbulkan inflasi,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan operasi pasar di pasar besar menurunya bukan memecahkan permasalahan inflasi, tetapi justru memberikan keuntungan lebih pada pedagang besar, dan mengakibatkan program tidak berjalan sesuai rencana. Gubernur DIY berharap strategi baru ini mampu menurunkan angka inflasi. Secara khusus, Sri Sultan meminta dukungan penuh dari Bank Indonesia, Kapolda DIY, Kajati DIY dan Danrem 072/Pmk untuk bisa mengawal pengendalian inflasi di DIY. Upaya-upaya ini akan dievaluasi oleh Sri Sultan secara berkala setiap bulannya.

“Namun perlu diingat pula, hati-hati menetapkan kebijakan. Jangan pas petani panen raya lalu menggencarkan operasi pasar. Kalau seperti itu sama saja membuat petani menjadi rugi dan timbul kasus kemiskinan baru,” ungkap Sri Sultan.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY menyampaikan sejumlah langkah dilakukan Disperindag DIY untuk menjaga kestabilan harga dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. Disperindag DIY menggelar sejumlah operasi pasar dan pasar murah setiap bulannya di beberapa kemantren. Pada Maret 2023 akan digelar dua operasi pasar dan tiga sampai empat pasar murah. Jumlah tersebut pun akan bertambah apabila dana insentif daerah (DID) telah cair. 

Dalam operasi pasar dan operasi murah, digelontorkan sejumlah komoditas pangan yang memicu inflasi, antara lain beras, telur, dan minyak. 

“Ada anggaran khusus operasi pasar dan pasar murah, kami masih menunggu aturannya, sehingga frekuensinya akan kita tambah,” ucapnya. 

Syam menyampaikan hingga kini operasi pasar dan pasar murah yang diselenggarakan masih menggunakan dana APBD, serta dari dana dukungan dari APBN akan dilakukan untuk operasi pasar dan pasar murah pada Ramadan 2023. 

“Kami punya kurang lebih Rp2 miliar untuk dukungan itu untuk Maret-Desember 2023,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.