Advertisement
Kejaksaan Tinggi DIY Bantu Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha Gunakan BPJS
Ilustrasi kartu anggota kepesertaan BPJS Kesehatan - doc/Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja,com, JOGJA—Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya membantu meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam memanfaatkan BPJS Kesehatan sebagai realiasi dari program JKN.
Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi dalam memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum dan bantuan hukum perdata dan tata usaha mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Advertisement
“Kami berupaya menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus [SKK] dari BPJS Kesehatan terhadap Badan Usaha yang belum patuh mendaftarkan diri, karyawan dan membayar iuran JKN,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Ponco Hartanto, saat membuka Kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Program JKN DIY, Kamis (25/5/2023) .
Ia menyebut Kejati DIY akan terus menginventarisasi berbagai masalah berbagai masalah di lapangan yang untuk memastikan kepesertaan dalam program JKN mencapai 100%.
Hal tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan berbagai pihak dalam mengawasi pelaksanaan kepatuhan Pekerja Penerima Upah Badan non Penyelenggara Negara.
Hingga saat ini kepesertaan JKN masyarakat DIY mencapai 3.615.165 penduduk dari 3.677.522 penduduk. Dari jumlah tersebut kepesertaan JKN di DIY menyisakan 1,7 persen jumlah penduduk yang belum terdaftar.
“Kendala tersebut semoga bisa segera mendapat solusi sehingga seluruh penduduk memiliki akses yang adil dalam pembiayaan yang lebih terjangkau,” katanya.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Dwi Martiningsih memberikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama yang harmonis dengan Kejaksaan Agung sejak lama di berbagai tingkat wilayah sehingga program JKN bisa berjalan lancar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Operasi Yustisi Pelanggaran Sampah Liar Digencarkan, Satpol PP: Pelaku Tak Hanya Warga Jogja
Sambut Baik Dana MBG Dialihkan ke Infrastruktur Pendidikan, Disdikpora Kulonprogo: Buat Perbaiki Sekolah yang Rusak
Hasil Seleksi Administrasi CPPPK Tahap II di Pemkab Sleman Belum Keluar, Ini Kata BKPP
Ada Potensi Cuara Ekstrem di Pantai Selatan, Dispar Bantul Khawatir Menurunkan Kunjungan Wisatawan
Advertisement
Fakultas Farmasi-IMM Farmasi UAD Gandeng Warga Desa Purwosari Optimalkan Tanaman Lokal
DP3AP2KB Optimistis Kota Jogja Raih Kota Layak Anak Paripurna
Menko Perekonomian Airlangga Sebut Kampus Punya Peran Penting Wujudkan Hilirisasi
Rugikan Keuangan Negara Rp3,2 Miliar, Kejati DIY Tetapkan Makelar Tanah di Kulonprogo Jadi Tersangka
Advertisement
Pemkot Jogja Optimistis Mampu Mencapai Target PAD Rp1 Triliun di 2025
3 Sekolah Ini Bakal Jadi Pilot Project Makan Begizi Gratis di Kota Jogja
Kasus Siswa Tenggelam di Pantai Drini Berbuntut Panjang, Keluarga Korban Tewas Lapor Polisi
Sampah di Gunungkidul Diusulkan Diolah Jadi Keripik Bahan Bakar Pabrik Semen
Kapolres Gunungkidul Beri Penghargaan Penyelamat Korban Pantai Drini
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Bakal Pangkas Anggaran Fisik hingga Rp61 Miliar
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Panggil Staf DPR RI Terkait Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Dorong TPST di Bantul Menjadi BLUD, Ini Manfaatnya
- Perluas Kolaborasi Pengelolaan Sampah Kota, Solusi Bangun Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Gunungkidul untuk Pemanfaatan RDF
- Enam Pelajar DIY Siap Harumkan Nama Indonesia di Ajang Youth Summit ASEAN
- Tak Ada Kenaikan Nilai Jual Beli Objek Pajak PBB P2 di Sleman pada 2025
- Pemkab Kulonprogo Siapkan Program Strategis Mendukung Pembangunan Nasional
Advertisement
Advertisement
