Siswa SMA/SMK Miskin Didorong Manfaatkan Kartu Cerdas

SLEMAN–Masyarakat miskin dan tidak mampu didorong mengakses program Kartu Cerdas dan Jaminan Kelangsungan Pendidikan tingkat SMA-SMK. Kurangnya informasi di masyarakat membuat program ini belum maksimal disalurkan.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Syukron Arif Muttaqin mengatakan, selama ini banyak yang tidak tahu adanya Kartu Cerdas.

"Di dalamnya ada jaminan kelangsungan pendidikan. Dua hal itu bisa dinikmati masyarakat," ujarnya dalam sosialisasi Beasiswa Pendidikan Menengah bersama Disdikpora DIY, di SMK 2 Ma'arif, Sleman, Rabu (21/6/2023).

Ia mengungkapkan Kartu Cerdas sudah lama ada di DIY, bahkan lebih dulu daripada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dicanangkan pemerintah pusat. Namun, karena publikasi yang kurang, Kartu Cerdas kalah populer dari KIP.

Selain itu, Kartu Cerdas nominalnya juga lebih besar dari KIP. Jika KIP per tahun senilai Rp1 juta, Kartu Cerdas memberikan Rp1,5 juta kepada penerima.

"Kartu Cerdas memiliki peran strategis untuk disampaikan ke masyarakat," kata dia.

Adapun Jaminan Kelangsungan Pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik yang telah lulus namun masih memiliki tunggakan pembayaran di sekolahnya. Alokasi untuk setiap penerima yakni maksimal Rp4 juta dalam setahun. Apabila tunggakan lebih dari Rp4 juta, penerima tersebut bisa mengajukan lagi di tahun berikutnya.

"Jaminan Kelangsungan Pendidikan juga sangat strategis. Ada warga tidak bisa mengambil ijazah, akhirnya bingung. Saya kasih solusi ambil program ini. Syaratnya alumni. Jadi kalau ada tunggakan yang harus dibayarkan bisa akses program, setelah lulus," ungkapnya.

Untuk mendapatkan Kartu Cerdas, salah satu syarat wajibnya adalah terdaftar dalam data kemiskinan. Sedangkan untuk Jaminan Kelangsungan Pendidikan, cukup dengan meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dari kalurahan setempat.

Praktisi pendidikan DIY, Wiratno mengatakan, Kartu Cerdas tahun ini menyasar sebanyak 14.500 siswa dengan total anggaran Rp21,7 miliar. Sedangkan Jaminan Kelangsungan Pendidikan menyasar 600 orang dengan anggaran Rp2,4 miliar.

"Penggunaan dana Kartu Cerdas bisa untuk transportasi, perlengkapan sekolah, praktek industri, seragam, uang saku, biaya les, biaya pendidikan untuk sekolah swasta dan sebagainya," ungkapnya.

Adapun untuk mengaksesnya, sekolah harus berperan aktif mengajukan usulan calon penerima. Kemudian Disdikpora DIY menyeleksi dan verifikasi pengajuan tersebut, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur DIY siapa saja yang menerimanya. (BC)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.