Kabar 6.000 Warga Jogja Dikirim ke IKN, Ini Penjelasan Kepala Disnakertrans DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY membantah mengirim 6.000 warga Jogja bertransmigrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (2/8/2023). 

Program transmigrasi ke IKN jadi kewenangan pemerintah pusat dan selama ini belum ada tawaran program tersebut yang diterima Disnakertrans DIY.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi menjelaskan data 6.000 orang warga Jogja tersebut adalah total yang sudah mengikuti program transmigrasi sejak pertama kali diterapkan pada Orde Baru. 

BACA JUGA: Pengamat Tepis Usulan Anies Warga Terdampak Bisa Punya Saham Jalan Tol

"Tepatnya sekitar 6.300 orang itu yang mengikuti transmigrasi sejak Orde Baru menerapkannya hingga sekarang,” katanya, Rabu siang.

Aria menyebut 6.300 orang yang sudah mengikuti transmigrasi dari Jogja itu juga tersebar ke berbagai daerah di luar Jawa dan tidak terpusat di Kalimantan atau IKN saja. “Itu semua tersebar, ada yang di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya,” terangnya.

Program khusus transmigrasi ke IKAN, jelas Aria, belum diterimanya. “Transmigrasi ke IKN mungkin program khusus dari pemerintah pusat, tapi yang jelas sampai saat ini belum ada tawaran itu,” ujarnya.

Sedangkan transmigrasi reguler yang diselenggarakan Disnakertrans DIY, lanjut Aria, trennya menurun tiap tahun. “Tahun ini saja sekitar 20an keluarga, jadi kalau sekali transmigrasi 6.000 orang itu sepertinya tidak mungkin kecuali ada program khusus,” paparnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti mengatakan informasi yang menyebut ada 6.000 warga DIY yang akan dikirim ke IKN melalui program transmigrasi tidak benar. 

"Kabar (akan mengirim 6000 warga ke IKN) itu sama sekali tidak benar. Apalagi kebijakan alokasi penempatan transmigrasi itu ada di pemerintah pusat, bukan di kami," katanya kepada Harianjogja.com.

Dia menjelaskan, angka 6.000 warga DIY yang mengikuti transmigrasi itu merupakan angka kumulatif keterlibatan DIY dalam program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah pusat. DIY, sambung Elly, sudah berperan serta dalam Program Transmigrasi lebih dari 5 dasawarsa.

"Dalam 15 tahun terakhir (tahun 2008 sd 2022) DIY telah mengirimkan transmigran sejumlah 2.116 KK atau 6.823 Jiwa. Peserta transmigrasi ini dikirim menyeluruh se Indonesia, bukan di Kalimantan saja. Alhamdulillah transmigran yang kita kirim sudah meningkat taraf hidupnya," katanya.

Tahun 2023 ini, lanjutnya, Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan sebanyak 200 KK untuk program transmigrasi se Indonesia. Dari jumlah tersebut alokasi untuk DIY hanya 20 KK saja. Itupun daerah tujuannya di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. "Memang ada rencana pusat untuk pengembangan ketahanan pangan dalam mendukung program pembangunan IKN. Itu bukan di lokasi IKNnya tetapi di kawasan penyangga IKN. Itu masih wacana," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News